Pemerintah terus mendorong percepatan kesiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Upaya ini dinilai penting di tengah dinamika global serta kebutuhan energi bersih yang terus meningkat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia memiliki kesiapan relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN, baik dari sisi teknologi, pembiayaan, maupun regulasi. Hal itu disampaikan saat memberikan pidato kunci dalam UGM Nuclear Readiness Forum 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
“Dari segi teknologi, pembiayaan, dan kesiapan regulasi, Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara ASEAN lain lebih siap,” ujar Airlangga.
Menurut dia, pengembangan energi nuklir menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat bauran energi nasional. Energi nuklir dinilai mampu berperan sebagai sumber baseload yang stabil dan rendah emisi, sehingga dapat melengkapi energi fosil dan energi terbarukan lainnya.
Pemerintah, lanjut Airlangga, telah menyiapkan berbagai aspek pendukung untuk pengembangan PLTN, mulai dari regulasi hingga kerja sama internasional. Salah satu langkah yang tengah dikembangkan adalah pemanfaatan teknologi small modular reactor (SMR) yang dinilai lebih fleksibel dan efisien.
Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya untuk mendukung pengembangan energi nuklir. Cadangan uranium dan thorium tersebar di sejumlah wilayah, seperti Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.
Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan PLTN dapat diambil pada 2027, dengan target operasional awal pada 2032. Dalam jangka panjang, kapasitas PLTN ditargetkan mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040 sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission pada 2060.
Airlangga menekankan, percepatan implementasi sangat bergantung pada kesiapan eksekusi di lapangan. Peran operator menjadi krusial, terutama dalam penguasaan teknologi dan penyusunan rencana aksi yang konkret.
Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan transfer teknologi juga menjadi perhatian utama. Pemerintah juga mendorong penguatan komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap energi nuklir.
“Komunikasi publik penting agar masyarakat memahami manfaat dan keamanan energi nuklir,” ujarnya.
Pengembangan PLTN juga diharapkan dapat mendukung kebutuhan energi sektor industri masa depan, seperti smelter dan pusat data, yang memerlukan pasokan energi bersih dan stabil dalam jumlah besar. Karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempercepat pengembangan energi terbarukan lainnya, terutama energi surya, termasuk melalui program dedieselisasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penguatan industri panel surya dalam negeri juga terus dilakukan untuk mendukung kemandirian energi nasional.
Airlangga menegaskan, peluang pengembangan energi bersih, termasuk nuklir, perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Peluang ini tidak boleh kita lewatkan, baik untuk penguatan energi surya maupun kesiapan pengembangan nuklir,” kata dia.
