Dua belas tahun setelah terakhir kali menjadi anggota Komite Pelindungan Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO, Indonesia kembali memperoleh kepercayaan masyarakat internasional untuk duduk dalam salah satu forum kebudayaan paling strategis di dunia. Kepercayaan itu datang melalui pemilihan anggota Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage periode 2026–2030 yang berlangsung di Markas Besar UNESCO, Paris, Prancis, pada 17–18 Juni 2026.
Indonesia berhasil meraih 113 suara dalam Sidang Umum ke-11 Negara-Negara Pihak Konvensi 2003 UNESCO. Hasil tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu wakil kawasan Asia-Pasifik bersama Jepang yang memperoleh 117 suara, Filipina dengan 106 suara, dan Kamboja yang meraih 97 suara. Keempat negara itu terpilih setelah bersaing dengan Korea Selatan dan Turkmenistan.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut pencapaian tersebut sebagai tonggak penting bagi diplomasi budaya Indonesia. Menurut dia, keberhasilan itu tidak hanya menunjukkan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap kemampuan Indonesia dalam berkontribusi pada tata kelola kebudayaan global.
“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO periode 2026–2030 merupakan kehormatan sekaligus amanah besar,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya. Ia menegaskan bahwa setelah absen lebih dari satu dekade sejak periode 2010–2014, Indonesia kini kembali mendapat mandat untuk terlibat langsung dalam upaya pelindungan warisan budaya takbenda dunia.
Bagi Indonesia, posisi tersebut memiliki arti strategis. Selain menjadi pengakuan internasional, keanggotaan dalam komite membuka peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk berperan dalam penyusunan kebijakan global terkait pelestarian budaya, termasuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam forum internasional.
Keberhasilan Indonesia juga menandai menguatnya pengaruh kawasan Asia Tenggara di lingkungan UNESCO. Untuk pertama kalinya dalam beberapa periode terakhir, tiga negara ASEAN, Indonesia, Filipina, dan Kamboja berhasil mendominasi kursi perwakilan Asia-Pasifik dalam komite tersebut. Situasi ini dinilai membuka ruang yang lebih luas bagi negara-negara Asia Tenggara untuk memperkuat kerja sama lintas kawasan dan memperbesar representasi negara berkembang dalam agenda pelestarian budaya dunia.
Dalam proses kampanye menuju pemilihan, Indonesia mengusung platform bertajuk Living Heritage, Shared Future. Melalui visi tersebut, Indonesia menegaskan bahwa warisan budaya tidak hanya dipandang sebagai peninggalan masa lalu, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terus diwariskan, dipraktikkan, dan dikembangkan oleh masyarakat lintas generasi.
Konsep itu menempatkan komunitas sebagai pusat dari seluruh upaya pelindungan budaya. Pemerintah mendorong pendekatan yang menekankan keadilan budaya, partisipasi masyarakat, inovasi, serta kerja sama internasional sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya takbenda.
Sebagai anggota komite periode 2026–2030, Indonesia telah menyiapkan delapan agenda prioritas yang akan diperjuangkan. Salah satunya adalah pembentukan Center of Excellence UNESCO di kawasan Asia-Pasifik berupa Mega-Laboratory on Cultures, Early Human History, and Civilization. Pusat unggulan tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk pengembangan metodologi pelindungan budaya, preservasi digital, riset, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Indonesia juga mendorong integrasi platform kolaboratif yang mempertemukan akademisi, komunitas budaya, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam satu ekosistem pelestarian yang lebih partisipatif. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial atau AI untuk dokumentasi budaya, menjadi salah satu fokus yang akan dikembangkan.
Di tengah pesatnya transformasi digital dan ancaman perubahan iklim, Indonesia menilai pelindungan budaya tidak lagi cukup dilakukan dengan pendekatan konvensional. Karena itu, isu etika digital, ketahanan budaya terhadap perubahan iklim, serta tata kelola data budaya yang bertanggung jawab turut menjadi agenda penting yang akan diperjuangkan selama masa keanggotaan.
Fadli Zon mengatakan Indonesia percaya bahwa warisan budaya memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar identitas suatu bangsa. Budaya dapat menjadi jembatan dialog antarbangsa, memperkuat kohesi sosial, sekaligus membangun perdamaian di tengah berbagai tantangan global.
Pandangan tersebut tidak lepas dari posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman budaya terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 1.340 kelompok etnis dan 718 bahasa daerah yang masih hidup di tengah masyarakat. Hingga kini pemerintah telah menetapkan 2.727 Warisan Budaya Takbenda tingkat nasional.
Di tingkat internasional, Indonesia juga telah berhasil menginskripsikan 16 elemen Warisan Budaya Takbenda ke dalam daftar UNESCO. Beberapa di antaranya adalah Wayang, Keris, Batik, Angklung, Noken Papua, Tari Saman, Pencak Silat, Pantun, Gamelan, Jamu, Reog Ponorogo, Kebaya, dan Kolintang.
Menurut Fadli, pengalaman panjang dalam mengelola keragaman budaya tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pelindungan budaya di tingkat global.
Ia menambahkan, keberhasilan Indonesia terpilih sebagai anggota komite merupakan hasil kerja bersama berbagai institusi nasional. Kementerian Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Sekretariat Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dinilai berperan besar dalam menggalang dukungan dari negara-negara sahabat.
Selama empat tahun ke depan, Indonesia berkomitmen menjalankan mandat tersebut secara aktif dan kolaboratif. Pemerintah berharap kehadiran Indonesia di Komite Pelindungan Warisan Budaya Takbenda UNESCO tidak hanya memperkuat posisi bangsa di panggung diplomasi budaya internasional, tetapi juga membuka jalan bagi terwujudnya tata kelola kebudayaan dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada komunitas sebagai penjaga utama warisan budaya.
Di tengah dunia yang semakin terhubung sekaligus rentan terhadap homogenisasi budaya, Indonesia kini mendapat kesempatan untuk membawa satu pesan penting ke forum global: bahwa warisan budaya bukan sekadar kenangan masa lalu, melainkan sumber daya hidup yang dapat memperkuat solidaritas, perdamaian, dan masa depan bersama.
