Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Bayu Wicaksono Putro, mendorong pelaku industri kerajinan Indonesia memanfaatkan perjanjian dagang dan memperluas pasar ekspor di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurut dia, konflik geopolitik, perubahan kebijakan tarif Amerika Serikat, dan gangguan logistik internasional membuat permintaan di sejumlah pasar utama berfluktuasi.
Hal itu disampaikan Bayu dalam INACRAFT Business Forum bertema Breaking Global Export Barriers, bagian dari Insight Program INACRAFT October 2026, di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026. Ia menyebut neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$ 7,25 miliar pada Januari-Agustus 2026.
Bayu mengatakan pemerintah dan pelaku usaha perlu memperkuat kolaborasi untuk mempertahankan pertumbuhan ekspor. Menurut dia, eksportir tidak bisa hanya bergantung pada pasar tradisional, tetapi perlu mencermati peluang di kawasan lain, termasuk Asia Timur dan pasar nontradisional.
Ia juga menilai industri manufaktur semakin berperan sebagai pendorong ekspor nasional. Industri kerajinan, kata dia, perlu meningkatkan nilai tambah melalui kreativitas, inovasi, dan pengembangan produk agar mampu bersaing di pasar internasional.
Dalam paparannya, Bayu menyebut Indonesia memiliki 25 perjanjian perdagangan dengan negara dan kawasan mitra dalam bentuk free trade agreement (FTA), preferential trade agreement (PTA), dan comprehensive economic partnership agreement (CEPA). Perjanjian tersebut dapat membuka peluang pengurangan tarif bagi produk Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mencontohkan produk yang sebelumnya dikenai tarif 3 hingga 10 persen berpeluang memperoleh tarif nol persen jika memenuhi persyaratan perjanjian dagang, termasuk ketentuan asal barang.
Karena itu, Bayu meminta pelaku usaha aktif mencari informasi mengenai peluang pasar dan fasilitas perdagangan. Informasi dapat diakses melalui situs Kementerian Perdagangan dan InaExport.
Pemerintah juga memiliki 46 perwakilan perdagangan di 33 negara, terdiri atas 27 atase perdagangan dan 19 Indonesia Trade Promotion Center (ITPC). Jaringan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencari calon mitra, memahami kebutuhan pasar, dan mengidentifikasi hambatan ekspor.
Bayu mengatakan peluang pertumbuhan tidak merata pada semua kelompok produk kerajinan. Produk logam mulia, perhiasan, dan tas, misalnya, masih memiliki permintaan yang menjanjikan. Sementara itu, produk lain menghadapi tekanan sehingga membutuhkan diversifikasi pasar.
Menurut dia, persaingan ekspor juga datang dari negara-negara yang mampu mengolah produk melalui kreativitas, desain, dan nilai tambah. Karena itu, pelaku kerajinan Indonesia perlu meningkatkan inovasi dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen.
Untuk membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan perdagangan, Kemendag menyediakan informasi regulasi ekspor-impor melalui Indonesia National Trade Repository (INTR) pada portal Indonesia National Single Window (INSW). Pelaku usaha dapat menelusuri ketentuan berdasarkan kode Harmonized System (HS), termasuk aturan larangan dan pembatasan ekspor.
Bayu menjelaskan, regulasi perdagangan disusun melalui proses kajian dan konsultasi. Ketentuan tersebut ditujukan untuk menjaga kepatuhan sekaligus mendukung peningkatan nilai tambah produk ekspor.
Kemendag juga memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin melalui layanan elektronik e-SKA. Dokumen ini diperlukan untuk memanfaatkan tarif preferensial dalam perjanjian perdagangan, sepanjang produk memenuhi ketentuan asal barang.
Menurut Bayu, layanan e-SKA didukung 103 instansi penerbit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah juga menyediakan laporan surveyor untuk produk tertentu guna memastikan kesesuaian spesifikasi dengan persyaratan negara tujuan.
Bagi eksportir yang membutuhkan pembiayaan, Bayu menyarankan pelaku usaha berkoordinasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Fasilitasnya mencakup pembiayaan perdagangan, dukungan bagi usaha kecil dan menengah, serta skema untuk membantu pengembangan akses pembeli internasional.
Pelaku usaha yang menghadapi hambatan perdagangan juga dapat menyampaikan pertanyaan atau pengaduan melalui layanan INSW. Bayu menilai pemanfaatan fasilitas tersebut perlu disertai kesiapan perusahaan dalam memenuhi permintaan dan menjaga kelancaran pasokan.
Khusus bagi eksportir produk berbasis kayu yang memasuki pasar Eropa, Bayu mengingatkan pentingnya mencermati perkembangan regulasi lingkungan. Ketentuan terkait produk berkelanjutan dan penggunaan bahan plastik juga perlu diperhatikan.
Ia menyebut Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sebagai instrumen yang telah dikenal dalam perdagangan produk kayu Indonesia. Meski demikian, eksportir tetap perlu memeriksa persyaratan setiap produk dan negara tujuan, termasuk ketentuan uji tuntas dan regulasi lingkungan Uni Eropa.
Bayu menegaskan, keberhasilan memasuki pasar ekspor tidak cukup hanya dengan memperoleh pembeli. Pelaku usaha harus menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pengiriman agar dapat memenuhi permintaan secara konsisten.
Ia juga mendorong perusahaan besar dan menengah bermitra dengan UMKM untuk memperkuat kapasitas produksi ketika permintaan meningkat. Kolaborasi dinilai penting agar pelaku usaha kecil dapat mengambil bagian dalam rantai pasok ekspor.
