Pemerintah mengusulkan enam pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (RUU Kadin) untuk memperkuat peran organisasi dunia usaha tersebut dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Usulan itu disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso saat menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah kepada Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 16 November 2026. Budi mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani yang bertindak sebagai koordinator penyusunan DIM pemerintah.
Budi mengatakan, Kadin memiliki posisi strategis dalam menghimpun aspirasi dunia usaha, memberikan masukan kebijakan, serta membantu pelaku usaha memperluas pasar dan masuk ke rantai pasok global. Peran tersebut dinilai penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan investasi sekitar Rp 13.032 triliun selama periode 2025–2029.
Menurut dia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri yang masih berlaku sudah hampir empat dekade sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dunia usaha. “Dinamika pada dunia usaha menuntut penataan kembali agar Kadin lebih adaptif dan strategis,” kata Budi.
Enam pokok usulan pemerintah mencakup penguatan kedudukan Kadin sebagai satu wadah induk yang mandiri, dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan melalui musyawarah nasional. Pemerintah juga mengusulkan penegasan fungsi Kadin dalam advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan pelaku usaha.
Selain itu, pemerintah menginginkan fungsi Kadin diselaraskan dengan kewenangan sektoral kementerian dan lembaga. Dalam diplomasi ekonomi, organisasi tersebut diharapkan bekerja sama dengan perwakilan diplomatik dan konsuler Indonesia serta perwakilan perdagangan, investasi, dan industri.
Usulan lainnya meliputi penguatan keterlibatan Kadin dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, transformasi digital, promosi investasi, serta kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM. Pemerintah juga menekankan tata kelola pendanaan yang transparan, akuntabel, terintegrasi, dan dapat diaudit, termasuk pengaturan masa peralihan untuk menyesuaikan AD/ART setelah undang-undang baru berlaku.
Budi menyatakan pemerintah siap membahas seluruh usulan tersebut bersama DPR. “Kami siap membahas DIM Pemerintah secara konstruktif bersama DPR,” ujarnya.
Ketua Panitia Kerja RUU Kadin sekaligus anggota Komisi VI DPR, Adisatrya Suryo Sulisto, mendukung pembaruan undang-undang tersebut. Ia menilai Kadin perlu diperkuat agar tidak hanya menjadi wadah komunikasi dan representasi dunia usaha, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha dan pemerintah.
Menurut Adisatrya, penguatan organisasi itu juga perlu diarahkan pada peningkatan hubungan antara perusahaan besar dan UMKM serta pemberian manfaat nyata bagi anggota Kadin.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi VI DPR menyepakati pembahasan RUU Kadin dilakukan melalui panitia kerja. DPR menargetkan pembahasan rancangan undang-undang itu selesai pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.




