Pengembangan industri halal Indonesia mulai diarahkan melampaui pemenuhan sertifikasi produk. Pemerintah mendorong penguatan inovasi, teknologi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi serta dunia usaha agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat produksi industri halal global.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan industri halal memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan manufaktur nasional. Pengembangannya perlu mencakup penguatan bahan baku, sumber daya manusia, standardisasi, hingga perluasan akses pasar.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari mengatakan halal tidak semestinya dipandang sebatas kewajiban sertifikasi. Aspek tersebut juga berkaitan dengan kualitas proses produksi, inovasi, teknologi, dan penciptaan nilai tambah.
“Halal bukan sekadar apa yang dikonsumsi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana suatu produk dihasilkan melalui proses yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan,” ujar Emmy saat memberikan kuliah umum bertema Next Gen Halal: Innovative Today, Lead Tomorrow dalam rangkaian UI Halal Expo 2026 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 19 November 2026.
Menurut Emmy, peluang industri halal global terus berkembang. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2025/2026, konsumsi masyarakat Muslim dunia pada enam sektor ekonomi syariah mencapai US$ 2,6 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi US$ 3,56 triliun pada 2029.
Indonesia menempati posisi keempat dalam pemeringkatan Global Islamic Economy Indicator. Negara ini berada di peringkat pertama sektor modest fashion, ketiga untuk makanan halal, serta keempat pada farmasi dan kosmetik halal.
Di dalam negeri, jumlah penduduk Muslim diperkirakan mencapai 252,8 juta jiwa. Konsumsi rumah tangga masyarakat Muslim tercatat Rp 5.974,9 triliun pada semester pertama 2026. Pada periode yang sama, ekspor produk industri halal mencapai US$ 35,72 miliar, sedangkan impor sebesar US$ 17,47 miliar.
Kontribusi industri halal terhadap produk domestik bruto industri pengolahan nonmigas mencapai Rp 1.102 triliun atau sekitar 50,55 persen. Angka tersebut menunjukkan besarnya peran sektor halal dalam aktivitas manufaktur nasional.
Lima kelompok industri prioritas
Kementerian Perindustrian memprioritaskan lima kelompok industri halal, yakni makanan dan minuman; tekstil dan pakaian jadi; kulit dan alas kaki; kimia, farmasi, dan obat tradisional; serta perlengkapan dan peralatan rumah tangga.
Pengembangan kelima kelompok tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal 2025–2029. Kebijakan ini mencakup penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi industri, promosi dan kerja sama, serta pengawasan dan pengendalian.
Emmy juga memperkenalkan konsep Halal and Beyond, yang menempatkan prinsip halal sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan daya saing produk. Konsep tersebut mencakup empat nilai, yaitu kualitas produk, penciptaan nilai tambah dan daya saing, proses produksi ramah lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi inklusif.
Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat kolaborasi melalui pendekatan Triple Helix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dan industri. Pemerintah menyediakan regulasi dan fasilitas pendukung, perguruan tinggi mengembangkan riset serta teknologi, sedangkan industri menerapkan inovasi melalui investasi dan komersialisasi produk.
Perguruan tinggi juga diharapkan melahirkan generasi muda yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu menjadi peneliti, pengembang teknologi, pencipta produk, wirausahawan, hingga pemilik merek.
Salah satu contoh inovasi datang dari CV Smart Batik Indonesia yang dirintis Miftahudin Nur Ihsan ketika masih menjadi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada 2015. Perusahaan tersebut mengembangkan batik tulis menggunakan malam atau lilin berbahan sawit yang diklaim halal, lebih ramah lingkungan, dan lebih sehat bagi pernapasan pembatik.
Inovasi tersebut mengantarkan perusahaan itu meraih penghargaan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2025 untuk kategori Industri Tekstil dan Apparel Halal Terbaik, subkategori Industri Kecil Menengah. Produk tersebut juga membuka peluang pasar untuk kebutuhan batik haji dan umrah.
“Generasi muda jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus mampu menciptakan teknologi. Demikian pula, jangan hanya menjadi konsumen produk, melainkan menjadi inovator dan produsen,” ujar Emmy.
Sertifikasi dan kesiapan industri
Kepala Pusat Industri Halal Kementerian Perindustrian Dewi Setiawati mengatakan pengembangan industri halal juga membutuhkan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Pemenuhan regulasi perlu berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk.
Kerangka regulasi jaminan produk halal antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Dewi menyebutkan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024, pemerintah menyesuaikan tahapan kewajiban sertifikasi halal, termasuk perpanjangan masa penahapan hingga 17 Oktober 2028 bagi kelompok produk dan pelaku usaha tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyesuaian tersebut, menurut Dewi, dapat dimanfaatkan pelaku industri untuk mempersiapkan proses produksi dan memenuhi persyaratan halal tanpa mengabaikan produktivitas serta daya saing.
Ia berharap kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga riset, dan dunia usaha dapat mempercepat pengembangan teknologi serta menghasilkan produk inovatif. Keterlibatan generasi muda juga diperlukan agar Indonesia mampu memperkuat posisinya dalam rantai pasok halal global.





