Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang penguatan industri mebel nasional melalui pendekatan kekayaan intelektual (KI). Langkah itu mengemuka dalam audiensi Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dengan Himpunan Desainer Mebel Indonesia (HDMI) di kantor kementerian, Jakarta, Selasa (3/3).
Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah dan asosiasi profesi untuk mengakselerasi talenta desain, memperkuat daya saing, sekaligus mendorong nilai tambah produk mebel nasional berbasis kekayaan intelektual.
“Asosiasi seperti HDMI memiliki peran krusial untuk membantu kami mengkurasi talenta kreatif yang siap untuk diakselerasi. Asosiasi lah yang paling tahu tantangan dan potensinya di mana,” ujar Riefky.
HDMI merupakan organisasi profesi yang menghimpun desainer furnitur dari berbagai daerah. Berdiri pada 28 Oktober 2010 di Universitas Paramadina, asosiasi ini kini beranggotakan sekitar 200 desainer yang tersebar di sejumlah provinsi. Dalam ekosistem industri kreatif, HDMI berperan sebagai mitra strategis pemerintah, termasuk dalam kolaborasi pelatihan dan penguatan standar kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi.
Salah satu agenda utama HDMI tahun ini adalah meningkatkan nilai tambah produk mebel lewat pengelolaan kekayaan intelektual. Pemerintah menyatakan tengah menyiapkan fondasi pendanaan berbasis KI agar desainer dan pelaku usaha kreatif memiliki akses pembiayaan yang lebih inklusif.
“Di Indonesia selama ini hanya ada business appraisal dan property appraisal. Kemarin kami sudah melantik 64 IP evaluator yang dilatih oleh WIPO. Mereka akan menjadi mitra perbankan untuk pendanaan KUR berbasis kekayaan intelektual,” kata Riefky. Ia menilai kehadiran penilai KI akan memperkuat ekosistem pembiayaan yang selama ini lebih banyak bertumpu pada aset fisik.
Dewan Pembina HDMI, R.M. Satya Brahmantya, menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif dari sisi sumber daya alam. Ketersediaan kayu jati, rotan, hingga bambu dengan ragam spesies yang melimpah menjadi fondasi kuat bagi industri desain mebel.
“Desainer di Indonesia sebenarnya memiliki privilege karena natural resource untuk bahan baku kita sangat bagus. Kita perlu bersaing di nilai tambah—material, skill, karakter, dan storytelling,” ujar Satya.
Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekraf, Yuke Sri Rahayu, menyebut subsektor mebel memiliki struktur industri yang relatif matang. Karena itu, ia membuka kemungkinan subsektor ini masuk dalam skema program akselerasi kementerian.
“Ini menarik karena mebel termasuk dalam subsektor kriya dan sudah memiliki industri yang kuat. Ke depan bisa masuk dalam kategori program akselerasi kami,” kata Yuke.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Umum HDMI Bintang Maulana Zakariya, jajaran dewan pembina, serta perwakilan kementerian. Pemerintah berharap sinergi ini mampu mendorong desainer mebel Indonesia tak sekadar menjadi produsen berbasis bahan baku, melainkan kreator dengan nilai tambah tinggi yang kompetitif di pasar global.
