Usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia menjadi sektor yang paling dominan dari sisi jumlah pelaku usahanya yaitu mencapai lebih dari 64 juta. Jumlah ini setara dengan 99,62 persen dari total usaha di Indonesia. Dari jumlah itu yang paling banyak adalah segmen usaha mikro. Namun sayangnya jumlah UMKM yang besar tersebut tidak dibarengi dengan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Bahkan justru sektor usaha besar (industri) yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari total usaha malah memberikan kontribusi utama bagi perekonomian.
Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Ari Anindya Hartika, menjelaskan pengembangan dan kontribusi UMKM tersebut terhadap perekonomian masih bisa dinaikkan dengan didukung beberapa hal termasuk diantaranya adalah dari sektor logistik. Menurutnya semua jenis usaha yang ada di Indonesia saat ini termasuk UMKM sangat bergantung pada peran logistik mulai dari hulu hingga hilir.
“Jadi peran industri logistik ini sangat penting bagi UMKM mulai dari pengadaan bahan baku, pengadaan barang setengah jadi hingga penjualan produk akhir UMKM semua butuh peran jasa logistik. Entah dengan sepeda motor, mobil, truk kontainer dan lainnya,” kata Ari dalam virtual group discussion bertema Optimalisasi Logistik Dukung Kemajuan UMKM yang diadakan oleh Beritakota.id bekerjasama dengan SiCepat Ekspres, Kamis (8/7/2021).
Meski diakui sektor jasa logistik sangat menunjang bagi kemajuan UMKM, diakui Ari bahwa fakta di lapangan masih ada beberapa persoalan serius terkait logistik terutama di saat pandemi. Salah satunya adalah kenaikam tarif angkutan logistika antara 30-40 persen yang dipicu akibat kelangkaan kontainer. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM dan pelaku usaha besar lainnya harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal.
Persoalan lain adalah masih banyaknya pungutan liar (pungli) di sejumlah daerah yang menyebabkan biaya logistik menjadi membengkak. Kemudian persoalan Infrastruktur yang kurang memadai terutama di daerah terpencil. Persoalan tersebut membuat harga akhir produk UMKM menjadi lebih mahal.
“Inilah yang menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan bahwa mengapa produk UMKM kita sulit bersaing karena harga lebih mahal terutama jika dibandingkan dengan harga di marketplace karena cost logistiknya juga mahal,” ulas Ari.
Untuk mengatasi harga logistik yang mahal, Ari mengklaim pemerintah telah mengatur langkah strategis seperti kerjasama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang akan menjadi mitra pengiriman produk UMKM baik di dalam atau di luar negeri. Kemudian bersama lintas sektoral pemerintah meresmikan pusat logistik berikat (PLB) beberapa waktu lalu.
Sementara itu Chief Marketing Officer SiCepat Ekspres, Wiwin Dewi Herawati, menyatakan di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini layanan pengiriman paket naik cukup signifikan hingga mencapai rata-rata 1,5 juta paket tiap harinya. Bahkan di saat peak season seperti momentum hari belanja online nasional (harbolnas) bisa mencapai 2,2 juta paket yang harus dilayani setiap hari.
Demi memberikan kepuasan dan kenyamanan mengirimkan paket khususnya bagi pelaku UMKM, SiCepat siap memberikan layanan yang lebih murah dan dengan tarif logistik yang super murah seperti Halu (Harga Mulai Rp5.000) atau Gokil (Kargo Kilat) dan layanan lainnya. Menurutnya beberapa program Pengiriman paket tersebut sangat cocok bagi pelaku UMKM yang sangat aktif menjajakan produknya via marketplace atau secara online.
“Kita punya beberapa produk yang familiar ada Halu. Ini tidak lain tidak bukan adalah bagimana kita melihat potensi pengembangan UMKM sangat besar. Karena bagaimanapun ekonomi digital harus berkembang dan memang selama Covid ada kenaikan transaksi yang signifikan,” tutur Wiwin.
Ditegaskannya bahwa SiCepat Ekspres sangat concern terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Bahkan untuk membantu persoalan yang dihadapi oleh UMKM, pihaknya menawarkan bantuan berupa kemudahan mendapatkan pembiayaan permodalan dari pihak ketiga yang bermitra dengan SiCepat. Syaratnya pelaku UMKM perlu menjadi mitra usaha dari SiCepat.
“Syarat untuk mendapatkan program ini sangat mudah, anda hanya perlu menjadi mitra kami. Caranya jadi mitra juga mudah silahkan cek di website kami atau di media sosial kami dan nanti isi data-datanya dan jangan lupa cantumkan nomer hp nanti akan di call back dari pihak kami,” sambungnya.
Di acara yang sama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Eddy Ganefo, menjelaskan bahwa ada tiga hal mendasar yang sering dialami UMKM di lapangan. Persoalan kompetensi, jaringan pasar termasuk logistiknya dan juga persoalan permodalan adalah tiga permasalahan yang kerap dijumpainya.
Untuk masalah pertama berupa kompetensi, Kadin Indonesia secara rutin menggelar pelatihan, pendampingan dan pembinaan kepada pelaku UMKM setiap minggunya. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kemampuan dan kompetensi pelaku UMKM di tengah persaingan yang semakin ketat.
“Kami lakukan pelatihan kepada mereka secara online saat ini karena pandemi. Isinya terkait bagaimana memahami regulasi bagaimana membuat izin, bagaimana mengurus sertifikat halal atau izin edar. Semua kita lakukan untuk kemajuan mereka,” kata Eddy.
Kemudian terkait dengan persoalan jaringan pasar, Kadin Indonesia meminta pemerintah untuk menghentikan kegiatan pameran internasional di luar negeri. Sebab hal itu dinilainya tidak efektif mendongkrak penjualan produk UMKM dan bahkan hanya menghabiskan anggaran negara.
“Sudah stop saja itu ikut pameran di luar negeri, menghabiskan anggaran saja. Memang di hari pertama ramai, di hari kedua tinggal setengahnya pengunjung dan hari ketiga sepi, mereka akhirnya hanya jalan-jalan saja,” tukas Eddy.
Untuk urusan permodalan, Kadin Indonesia menyatakan bahwa saat ini sudah banyak lembaga atau sumber pembiayaan murah yang bisa didapatkan oleh UMKM. Pelaku usaha hanya perlu meluangkan waktu dan fokus pada pemenuhan persyaratan untuk mendapatkannya serta memperbaiki catatan cashflow dari penjualan produk.
Sementara itu Ketua Asosiasi UMKM, Muhammad Ikhsan Ingratubun, menjelaskan bahwa hadirnya marketplace yang berkongsi dengan perusahaan logistik memang menjadi jembatan bagi UMKM untuk mendongkrak penjualannya. Berkat adanya logistik proses pengiriman produk UMKM bisa dilakukan dengan cepat dan mudah.
Hanya saja di satu sisi, Asosiasi UMKM khawatir dengan semakin menjamurnya perusahaan logistik yang bermitra dengan marketplace akan mengancam keberlangsungan UMKM. Sebab tren transaksi marketplace dan kemudahan dalam melakukan pengiriman barang menjadikan produk UMKM domestik di ujung tanduk. Sebab tidak sedikit produk-produk yang dijualbelikan di marketplace adalah produk impor yang notabene lebih laku di pasar dalam negeri.
“Di satu sisi kami berterima kasih karena ada perusahaan logistik tapi di sisi lain kita khawatir juga. Sebab banyak produk impor yang berseliweran di marketplace dimana mereka sudah kerjasama dengan logistik,” tutur Ikhsan.
Demi melindungi produk UMKM, Ikhsan menuturkan perlu ada kebijakan yang pro terhadap produk dalam negeri. Pemerintah tidak hanya perlu mengkampanyekan untuk bangga terhadap produk dalam negeri tetapi perlu ada aturan main yang jelas dan kewajiban membeli produk UMKM.
“Jadi tidak heran jika di marketplace lebih murah sebab mereka tidak ada pajak, nggak ada biaya impor dan lainnya. Nah kalau ini dibiarkan maka tidak akan terjadi equal bisnis terutama jika dihadapkan pada UMKM,” pungkas dia. (Achmad Ichsan)
