Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong pengelola geopark dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempersiapkan secara optimal proses revalidasi UNESCO Global Geopark (UGGp) serta validasi Aspiring UGGp yang akan berlangsung pada 2026. Persiapan tersebut dinilai penting untuk memastikan geopark Indonesia tetap diakui di tingkat internasional sekaligus memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan proses revalidasi UGGp dan validasi Aspiring UGGp merupakan momentum strategis bagi Indonesia. Menurutnya, geopark di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ekosistem yang mengintegrasikan konservasi alam, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab.
“Geopark merupakan ekosistem yang saling berkesinambungan dan menjaga keseimbangan antara konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab,” kata Widiyanti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3).
Ia menjelaskan geopark memiliki tiga peran utama dalam pengembangan sektor pariwisata nasional. Pertama, sebagai destinasi wisata berbasis alam dan ilmu pengetahuan. Kedua, sebagai penggerak ekonomi masyarakat lokal. Ketiga, sebagai model pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan pelestarian alam dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Widiyanti, pengembangan geopark sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam membangun destinasi wisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Karena itu, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan diminta mempersiapkan proses revalidasi dan validasi geopark secara maksimal.
Upaya tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan pariwisata nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan pentingnya pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Widiyanti menegaskan status UNESCO Global Geopark bukan sekadar simbol pengakuan internasional. Status tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dalam mengelola warisan geologi, budaya, serta keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan geopark.
“Proses revalidasi harus dimaknai sebagai evaluasi menyeluruh terhadap kualitas tata kelola, efektivitas program, serta sinergi lintas sektor yang telah dibangun selama ini,” ujarnya.
Ia menambahkan geopark menjadi salah satu pilar penting dalam diversifikasi atraksi pariwisata nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan Indonesia memiliki 17 UNESCO Global Geopark pada 2029, dengan sektor pariwisata sebagai motor penggerak pemanfaatannya.
Sebagai bagian dari persiapan tersebut, Kementerian Pariwisata telah menggelar rapat koordinasi persiapan revalidasi UGGp dan validasi Aspiring UGGp secara daring pada Kamis (5/3). Rapat itu bertujuan menyatukan visi serta merumuskan langkah strategis antar pemangku kepentingan, termasuk pembagian peran dan penyusunan lini masa kerja yang terukur.
Widiyanti menekankan bahwa seluruh proses persiapan harus dilakukan secara terencana dan kolaboratif dengan komitmen penuh dari pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait.
Dengan sinergi yang kuat, pemerintah optimistis proses revalidasi dan validasi geopark tahun ini dapat berjalan optimal, sekaligus mempertahankan status green card bagi geopark Indonesia yang telah diakui UNESCO serta mendorong geopark yang tengah diajukan untuk memperoleh pengakuan global.
“Melalui kerja sama yang solid, kita optimistis dapat mempertahankan status green card bagi geopark yang telah terdaftar serta mendorong aspiring geopark Bojonegoro dan Ranah Minang Silokek untuk memperoleh pengakuan sebagai bagian dari UNESCO Global Geoparks tahun ini,” kata Widiyanti.
