Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, UMKM pada saat pandemi Covid-19 berbeda dengan UMKM pada saat krisis moneter tahun 1998. Pada 1998, UMKM betul-betul menjadi penyelamat ekonomi nasional ketika banyak usaha besar yang kolaps. Bahkan, nilai ekspor UMKM saat itu mampu meningkat hingga 350%. “Saat ini, justru UMKM yang sangat terdampak”, kata Teten dalam Diskusi Online tentang Pemulihan Ekonomi Nasional bagi UMKM di Era Tatanan New Normal Pendemi Covid-19, yang diselenggarakan Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU), Senin (1/6).
Lebih dari itu, lanjut MenKopUKM, pelaku UMKM terkena dampak baik dari sisi permintaan maupun pasokan. Data dari Call Center KemenkopUKM menyebutkan bahwa yang paling terpukul adalah sisi permintaan dan pemasaran. “Dari sisi pasokan juga menyangkut SDM yang turun. Juga, harga bahan baku meningkat”, ucap Teten.
Oleh karena itu, Teten mengatakan, pemerintah sudah merumuskan lima langkah untuk menjawab masalah-masalah tersebut, yaitu program Bansos untuk usaha ultra mikro, insentif pajak, stimulus pembiayaan, pinjaman baru yang dipermudah, serta BUMN sebagai penyangga bagi produk-produk sektor pertanian dan perikanan.
Lima skema tersebut berlaku hingga September 2020; jika lewat dari itu, maka beban APBN akan sangat berat. “Saat ini pun kita sudah defisit, maka pemerintah menerbitkan Perppu untuk mencari pinjaman baru, menerbitkan surat utang. Dan itu bukan hal yang mudah”, ujar Teten seraya mengajak seluruh masyarakat untuk berperilaku disiplin, jangan meremehkan wabah Covid-19.
Sementara itu, mengenai peluang di market online, Teten melihat selama PSBB ada perilaku konsumen yang berubah. Penjualan di e-commerce mulai Maret 2020 terus meningkat hingga 18%. “Ini luar biasa. Kebijakan ‘di rumah saja’ mendorong penjualan kebutuhan primer, di mana kebutuhan masyarakat akan makan dan minum selama PSBB paling banyak dari UMKM naik 52,6%, keperluan sekolah naik 34%. Kebutuhan personal seperti masker dan hand sanitizer, juga tumbuh 29%”, papar MenKopUKM.
“Saya melihat banyak pelaku UMKM melakukan adaptasi dan bisnis terhadap permintaan baru. Saya optimis, UMKM selalu fleksibel dan dinamis untuk melihat peluang usaha baru”, kata Teten.
Hanya saja, Teten mengakui bahwa UMKM yang terhubung dengan market online ini baru sekitar 13% atau sekitar delapan juta pelaku usaha. Sementara yang 70% lebihnya belum terhubung, karena tidak memiliki infrastruktur dasar, termasuk minim literasi.
Teten sudah meminta para pelaku e-commerce untuk membuka laman UMKM di market mereka supaya produk UMKM semakin banyak dijual di market online, sehingga, market online tidak didominasi produk impor.
Selain itu, bagi UMKM yang belum terhubung dengan sistem pembiayaan, akan bisa langsung masuk ke program relaksasi. Dengan begitu, nantinya seluruh UMKM bisa terhubung dengan sistem pembiayaan. Teten berharap KOPITU membantu mendorong mereka yang selama ini belum pernah mendapat pembiayaan dari perbankan atau KUR, untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari program relaksasi itu, atau ke koperasi simpan pinjam.
Aktivasi dan perluasan penyerapan pasar (market driven) juga menjadi program KemenKopUKM selama ini untuk mendorong perbaikan UMKM agar bisa naik kelas. “Ini yang sedang kami terus carikan solusinya”, tukas Teten
Kebanyakan UMKM ini tidak memiliki toko, pasar pun terbatas di lingkungan sekitar, maka menjadi penting untuk didorong masuk ke market online. “Walaupun nanti sudah terhubung dengan market online, tidak berarti semerta-merta penjualan langsung meningkat,” imbuh MenKopUKM.
Karena, lanjut Teten, persaingan di market online dari sisi brand dan kualitas juga menjadi faktor yang penting. Problem utama di UMKM, brand UMKM terlalu banyak untuk satu jenis produk. Misalnya, produk kopi, keripik, bakpia, dan sebagainya. Pihaknya akan konsolidasi lewat Smesco Indonesia, yang akan meluncurkan skema brand bersama.
Selain itu, kapasitas produksi di UMKM juga masih rendah. Sehingga, kalau didorong ke market online yang pasarnya nasional dan ekspor, namun dengan keterbatasan kapasitas produksi, maka akan ditinggalkan konsumen. “Konsolidasi UMKM ini menjadi hal penting untuk dilakukan”, pungkas MenKopUKM.
