Perekonomian Indonesia diyakini akan kembali pulih di tahun 2022 mendatang. Hal ini sejalan dengan terkendalinya kasus Covid-19 dan juga pelonggaran aktivitas masyarakat terutama dunia usaha akhir-akhir ini. Meski masih dibayang-bayangi ketidakpastian baik global ataupun domestik namun mobilitas masyarakat terus mengalami peningkatan sehingga mendorong geliat ekonomi.
Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri Kemenko Perekonomian Evita Manthovani, menjelaskan bahwa ekonomi global juga saat ini terus tumbuh meski terbatas lantaran pandemi belum berakhir. Pertumbuhan tersebut juga ditopang oleh harga komoditas internasional yang membaik seiring peningkatan permintaan. Hal ini juga dialami oleh Indonesia dimana harga komoditas terus bergerak positif sehingga membawa harapan baru bahwa perekonomian di tahun 2022 mendatang akan tetap di jalur positif.
“Meski begitu kita masih harus menghadapi berbagai tantangan terutama dari isu ketidakpastian global seperti ancaman Covid-19 dan varian barunya, ketidakpastian geopolitok, tapering off dari The Fed, krisis energi dan isu perubahan iklim,” kata Evita webinar yang diadakan oleh Beritakota.id dengan tema Outlook Tantangan Ekonomi dan Kesiapan Industri di Tahun 2022, Rabu (24/11/2021).
Acara Webinar ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Hotel Harper Cabang MT Haryono Jakarta dan juga disponsori oleh PT Pegadaian, PT Antam (Persero) Tbk, PT Shipper Indonesia dan Sharp. Hadir juga dalam Webinar ini M. Riyansyah – Regional Head Shipper Indonesia, kemudian Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kadin Indonesia, R M Tedy Aliudin dan Ketua Umum Association Of The Indonesia Tours an Travel Agencies (ASITA), Artha Hanif.
Evita menambahkan bahwa pemerintah optimis kedepan di tahun 2022 perekonomian Indonesia akan tetap di jalur positif. Berdasarkan asumsi makro ekonomi diperkirakan tahun depan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menyentuh level 5,2 – 5,5 persen. Kemudian inflasi 3 persen dan nilai tukar rupiah sebesar Rp14.350 per dolar AS.
“Pertumbuhan ekonomi kita akan tumbuh meski melambat, ini sinyal bagus dibandingkan negara lain yang belum bisa tumbuh positif. Ini tidak lepas dari pengaruh penerapan PPKM sehingga berdampak pada konsumsi masyarakat. Kedepan kami yakin akan lebih baik lagi,” pungkas dia.
Sementara itu Regional Head Shipper Riyansyah, mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran kasus Covid-19. Meski mayoritas industri terdampak namun untuk sektor jasa logistik dan pergudangan tumbuh cukup positif. Hal ini terpengaruh oleh aktivitas masyarakat yang lebih banyak bekerja dari rumah selama penerapan kebijakan PSBB atau PPKM yang ditetapkan pemerintah.
Menurutnya kebijakan tersebut mendorong aktivitas masyarakat khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dilakukan secara online atau daring. Tak heran jika selama pandemi Covid-19 aktivitas transaksi belanja online melalui berbagai macam kanal marketplace juga tumbuh signifikan.
“Shipper sebagai perusahaan yang memberikan layanan logistik terintegrasi berbasis teknologi menawarkan solusi yang lengkap. Kami tersebar di 35 kota di Indonesia sehingga kami siap memberikan layanan yang optimal untuk pemenuhan kebutuhan logistik sehingga diharapkan turut menopang perputaran ekonomi masyarakat,” kata dia.
Dia berharap kasus Covid-19 di Indonesia bisa terus melandai dan kehidupan masyarakat bisa kembali normal. Dengan terkendalinya kasus Covid-19 dipercaya akan mampu memulihkan perekonomian nasional dan mayoritas industri termasuk sektor jasa logistik juga akan semakin berkembang.
“Covid-19 memang menjadi tantangan kita bersama, kami melihat kebijakan pemerintah dalam hal ini berimbang antara penguatan sektor kesehatan ataupun juga sektor ekonomi,” pungkas dia.
Dalam kesempatan itu Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kadin Indonesia, Tedy Aliudin mengatakan bahwa pandemi Covid-19 berdampak serius pada UMKM. Hasil survei yang dilakukan Kadin Indonesia sebanyak 5,4 persen atau sekitar 3,46 juta pelaku UMKM bangkrut. Kemudian 34,3 persen atau setara 22 juta UMKM omsetnya turun hingga 75 persen.
Selain itu sekitar 25,8 persen atau 16,5 juta UMKM omsetnya turun 50 persen dan kemudian sebanyak 16 persen atau setara 10,2 juta UMKM omsetnya turun hingga 25 persen. Hanya sekitar 6,5 persen atau 4,1 juta UMKM yang omsetnya naik di tengah pandemi. Dia berharap pemerintah segera menyiapkan langkah konkret untuk membalikkan keadaan di tengah pemulihan ekonomi yang berlangsung.
“Saya melihat pemerintah tidak cukup menyiapkan UMKM kita tumbuh besar padahal kita ingin menjadi 5 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Padahal kalau mau jadi negara dengan kekuatan ekonomi besar itu rasio usaha besar itu minimal 0,5 persen, nah Indonesia itu baru 0,01 persen,” kata dia.
Ketua Umum DPP ASITA, Artha Hanif, menilai pemerintah tidak serius dalam mendorong kebangkitan industri pariwisata nasional yang terpuruk akibat pandemi. Hal itu tercermin dari kebijakan setengah hati terkait aturan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.
Meski sudah diumumkan Bali sebagai tujuan wisata pertama yang dibuka untuk wisman, namun nyatanya hingga saat ini kunjungan langsung wisman ke Bali belum ada penerbangannya.
“Ketika Bali sudah disiapkan menerima kunjungan wisman sejak pertengahan Oktober lalu tetapi ternyata hingga hari ini belum ada satupun pesawat reguler yang singgah apalagi menurunkan turis mancanegara. Hal ini jadi pertanyaan besar,” kata dia.
Dia menilai bahwa sebenarnya pemerintah belum siap untuk menerima kedatangan wisman. Padahal sejak diumumkan terkait Bali menjadi pilot project untuk wisman, seluruh industri pariwisata dan rekanan sudah mempersiapkan diri.
“Jadi kami mohon pemerintah tegas saja, apakah akan tetap membuka pasar wisata untuk wisman atau hanya domestic tour saja agar kami juga bisa menyiapkan,” tukas dia. (Achmad Ichsan)
