Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pemerintah tengah mempercepat transformasi ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Program ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ketimpangan ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan Ferry dalam acara Silaturahmi dan Ifthar Jama’i Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jakarta, Minggu (15/3). Ia mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, koperasi kembali didorong menjadi pilar utama perekonomian nasional.
Menurut Ferry, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih. Hingga kini, sebanyak 83 ribu akta badan hukum koperasi telah diterbitkan di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 32 ribu unit fasilitas koperasi, seperti gudang, gerai, dan sarana pendukung lainnya melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Dalam prosesnya, kata Ferry, pemerintah menemukan masih banyak desa yang belum memiliki akses listrik dan internet yang memadai. Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Koperasi berkoordinasi dengan PLN dalam penyediaan pembangkit listrik tenaga surya skala kecil serta bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Telkom untuk mempercepat digitalisasi koperasi di wilayah terpencil.
“Kita tidak ingin anak muda desa terus urbanisasi ke kota. Dengan koperasi desa, kita ciptakan ekosistem usaha agar ada pertumbuhan ekonomi lokal dan lapangan kerja baru,” ujar Ferry.
Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong koperasi besar yang telah mapan untuk membina koperasi desa yang baru terbentuk. Skema ini diharapkan dapat mempercepat transfer pengetahuan dan praktik pengelolaan usaha yang profesional.
Ferry mengajak masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memanfaatkan jaringan koperasi desa sebagai jalur distribusi produk lokal. Menurutnya, koperasi dapat menjadi simpul produksi dan pemasaran berbagai kebutuhan masyarakat.
“Ini upaya membangun industri dari desa agar ekonomi lebih merata,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Adian Husaini menilai terbuka peluang besar bagi organisasi masyarakat untuk berperan dalam penguatan ekonomi rakyat. Ia mengajak berbagai pihak memanfaatkan momentum kebijakan pemerintah tersebut melalui koordinasi yang lebih solid.
Menurut Adian, dukungan terhadap program ekonomi berbasis masyarakat perlu dioptimalkan agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat.
