Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas praktik ilegal guna memperkuat iklim investasi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi roundtable Business Summit saat kunjungan kerjanya di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/02/2026).
Dalam forum tersebut, Presiden secara terbuka mengakui sejumlah kelemahan struktural yang masih dihadapi Indonesia, mulai dari persoalan tata kelola pemerintahan, korupsi, hingga kinerja kelembagaan yang dinilai belum optimal.
“Kita memiliki kelemahan. Kita memiliki masalah dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kita memiliki masalah korupsi. Kita memiliki masalah kinerja kelembagaan yang masih lemah,” ujar Presiden di hadapan para pelaku usaha dan investor.
Menurutnya, agenda reformasi bukanlah langkah mudah dan sempat menghadapi berbagai tantangan. Namun, ia menegaskan bahwa kepastian hukum dan penguatan tata kelola merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan investor.
“Tidak ada pihak yang ingin masuk ke dalam perekonomian yang penuh ketidakpastian dan tidak memiliki kepercayaan terhadap proses hukum serta penegakan hukum,” katanya.
Selain reformasi birokrasi dan penegakan hukum, Presiden juga menekankan pentingnya stabilitas ekonomi dan disiplin fiskal. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.
“Kami menggerakkan perekonomian dari akar rumput. Strategi ekonomi kami sangat terfokus. Kami ingin mempertahankan pertumbuhan, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan,” ujar Presiden.
Melalui konsistensi reformasi, stabilitas makroekonomi, serta kepastian hukum, Presiden Prabowo optimistis Indonesia akan semakin dipercaya sebagai destinasi investasi global yang menjanjikan dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.
