Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada masa lalu sekaligus langkah antisipasi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan para tokoh yang hadir merupakan mantan pejabat negara yang memiliki pengalaman menghadapi krisis ekonomi dan keuangan, termasuk saat krisis global 2008.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga kepada wartawan usai pertemuan.
Sejumlah tokoh yang hadir antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, serta mantan pejabat kementerian Lukita Dinarsyah Tuwo. Pertemuan juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam diskusi tersebut, para tokoh ekonomi menyampaikan sejumlah pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, mulai dari lonjakan harga minyak dunia, tekanan inflasi, hingga gejolak nilai tukar rupiah.
Airlangga mencontohkan krisis energi pada 2005 ketika harga minyak mentah dunia sempat melonjak hingga 140 dolar Amerika Serikat per barel dan memicu tekanan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar AS per barel,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih kuat dibandingkan periode krisis sebelumnya. Menurut Airlangga, fundamental ekonomi nasional dinilai lebih solid dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih terkendali.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” katanya.
Presiden Prabowo, kata Airlangga, meminta jajaran pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif, terutama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan sistem perbankan nasional. Pemerintah juga diminta memantau berbagai regulasi yang berkaitan dengan penguatan sistem finansial dan prinsip kehati-hatian perbankan.
“Bapak Presiden meminta kami, Menteri Keuangan, untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah turut mengkaji penguatan struktur permodalan perbankan nasional mengingat jumlah bank di Indonesia yang cukup besar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan ketahanan sistem keuangan nasional tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang masih berfluktuasi.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun komunikasi dengan berbagai kalangan ekonom senior guna memperkuat respons kebijakan ekonomi nasional, terutama menghadapi tantangan global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal, moneter, dan sektor keuangan domestik.
