Pemerintah mulai melakukan penataan menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaannya berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Evaluasi tersebut menjadi fokus dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, Kamis (11/6).
Prasetyo mengatakan pemerintah memandang perlu melakukan pembenahan tata kelola program secara menyeluruh agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Menurut dia, penataan tersebut akan dilakukan secepat mungkin dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
“Memang kita menyepakati bersama bahwa program MBG membutuhkan penataan menyeluruh. Tujuannya agar pelaksanaannya semakin baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” kata Prasetyo kepada wartawan usai rapat.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pelaksana program terhadap standar operasional prosedur (SOP), termasuk dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah menegaskan bahwa fokus pengawasan bukan pada siapa pemilik SPPG, melainkan pada kepatuhan terhadap aturan dan kualitas layanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Selain tata kelola, rapat juga membahas percepatan pelaksanaan MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pemerintah menilai masyarakat di kawasan tersebut perlu segera memperoleh manfaat program sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan gizi nasional.
“Daerah 3T menjadi salah satu prioritas yang perlu segera kita dorong agar masyarakat di wilayah tersebut bisa lebih cepat menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis,” ujar Prasetyo.
Pemerintah juga mencatat peningkatan jumlah penerima manfaat dari kelompok rentan yang selama ini menjadi sasaran utama program, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok yang disebut sebagai penerima manfaat “3B” tersebut dinilai memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Menurut Prasetyo, dalam dua pekan terakhir terjadi peningkatan signifikan dalam cakupan penerima manfaat bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun. Pemerintah berharap perluasan cakupan tersebut dapat memperkuat dampak program terhadap perbaikan gizi keluarga.
Di sisi lain, hasil evaluasi sementara menunjukkan penataan tata kelola MBG berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Pemerintah kini tengah menghitung kembali kebutuhan anggaran program bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran melalui perbaikan tata kelola dan efisiensi program. Namun, perhitungannya masih terus dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.
Ia menegaskan, evaluasi terhadap MBG merupakan bagian dari mekanisme pengawasan rutin yang dilakukan pemerintah terhadap seluruh program prioritas nasional. Pengawasan, monitoring, dan perbaikan kebijakan akan terus dilakukan agar setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. Pemerintah berharap hasil evaluasi ini dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan MBG sekaligus memastikan keberlanjutan program sebagai salah satu agenda prioritas nasional.
