Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6), untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional dan percepatan program hilirisasi di tengah dinamika geopolitik global yang masih berlangsung.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta pemerintah mempercepat pengembangan sumber energi alternatif guna mengurangi ketergantungan terhadap energi konvensional sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kami membahas sektor energi dan hilirisasi. Dengan perkembangan geopolitik global yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan agar pemerintah segera mencari dan mengembangkan energi-energi alternatif,” kata Bahlil kepada wartawan usai pertemuan.
Menurut Bahlil, salah satu program yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah percepatan konversi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG). Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor energi tertentu.
Selain program konversi energi, pemerintah juga membahas pendataan sektor pertambangan untuk memperkuat tata kelola industri ekstraktif serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Fokus kami saat ini adalah percepatan program LPG ke CNG, pendataan sektor pertambangan, serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak,” ujar Bahlil.
Harga BBM dan LPG Subsidi Tetap
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menegaskan komitmennya menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi dan LPG bersubsidi.
Bahlil memastikan tidak ada rencana kenaikan harga untuk kedua komoditas tersebut meskipun kondisi pasar energi global masih berfluktuasi. Menurut dia, pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Harga BBM subsidi maupun LPG subsidi tidak mengalami perubahan sama sekali. Sementara untuk BBM nonsubsidi dilakukan penyesuaian sesuai mekanisme pasar,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, kebijakan mempertahankan harga energi bersubsidi merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada subsidi energi.
Pasokan Batu Bara Aman
Terkait isu kelangkaan batu bara yang sempat mencuat di sejumlah daerah, Bahlil menegaskan pasokan batu bara nasional untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam kondisi aman.
Menurut dia, pemerintah telah memastikan pemenuhan kewajiban pasokan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) batu bara mencapai sekitar 170 juta ton. Gangguan yang terjadi di beberapa wilayah lebih disebabkan oleh persoalan teknis pada fasilitas pembangkit listrik.
“Kalau dikatakan batu bara langka, itu tidak benar. Penugasan pasokan domestik sudah mencapai 170 juta ton. Memang ada beberapa kendala teknis pada mesin pembangkit yang disampaikan PLN dan sedang kami selesaikan secepatnya,” ujar Bahlil.
Pemerintah berharap percepatan pengembangan energi alternatif, penguatan hilirisasi, serta stabilitas pasokan energi nasional dapat menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
