Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memastikan masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah membahas kondisi kepemilikan rekening masyarakat dengan mengacu pada survei Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Badan Pusat Statistik atau BPS.
Airlangga mengatakan tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 93,62 persen. Adapun tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.
“Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga seusai rapat.
Menurut Airlangga, capaian tersebut tergolong baik jika dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD. Pemerintah, kata dia, masih akan mendorong peningkatan angka tersebut agar akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas.
Airlangga menyebut standar literasi keuangan OECD berada di kisaran 63 persen. Ia mengatakan capaian Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.
Dalam rapat tersebut, Prabowo juga meminta agar kepemilikan rekening diperluas kepada masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Pemerintah akan menyiapkan rekening melalui PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga.
Pemerintah akan menggunakan data kependudukan sebagai salah satu basis dalam penyediaan rekening tersebut. Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil akan dipadankan dengan sistem perbankan dan sistem pembayaran yang tersedia di Bank Indonesia.
Pemadanan data tersebut diharapkan membuat pembukaan dan pengelolaan rekening lebih terintegrasi. Pemerintah juga menyiapkan penguatan infrastruktur pembayaran digital sebagai bagian dari ekosistem tersebut.
Airlangga mengatakan QRIS akan digunakan sebagai salah satu gateway system dalam pengembangan sistem pembayaran bagi masyarakat. Menurut dia, penggunaan sistem pembayaran digital dapat membantu memperluas akses sekaligus mendorong masyarakat lebih terbiasa dengan layanan keuangan formal.
“Yang kedua gateway system-nya menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin,” ujar Airlangga.
Dengan kepemilikan rekening dan dukungan sistem pembayaran digital, pemerintah nantinya dapat menyalurkan berbagai program melalui rekening yang telah disiapkan untuk masyarakat. Skema tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih terintegrasi antara data kependudukan, perbankan, dan sistem pembayaran.
Pemerintah berharap perluasan rekening tidak berhenti pada peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses ke bank. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola transaksi secara digital.
Airlangga mengatakan berbagai program pemerintah ke depan akan dapat disalurkan melalui rekening masyarakat yang telah disiapkan. Langkah itu menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan secara lebih luas.
