Besarnya pasar halal dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen dan pemasok produk halal global. Pemerintah mendorong penguatan industri dari hulu ke hilir agar potensi pasar domestik dan ekspor dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan konsumsi umat Muslim di enam sektor ekonomi syariah mencapai US$2,6 triliun pada 2024. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi US$3,56 triliun pada 2029.
Agus menyampaikan hal itu saat membuka Industrial Festival x Halal Indo 2026 di ICE BSD, Tangerang, Kamis, 24 September 2026. Menurut dia, pasar domestik juga menjadi modal penting bagi pengembangan industri halal. Konsumsi rumah tangga Indonesia mencapai Rp6.876,70 triliun pada semester I 2026.
Indonesia juga memiliki basis konsumen yang besar. Data yang disampaikan Kementerian Perindustrian menyebut populasi Muslim Indonesia mencapai 252,8 juta jiwa atau lebih dari 87 persen populasi. Kondisi tersebut dinilai menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengembangkan industri halal sekaligus memperluas pasar ekspor.
Dalam State of the Global Islamic Economy Report 2025/26, Indonesia menempati peringkat keempat dalam ekosistem industri halal dunia, setelah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Indonesia unggul pada sejumlah subsektor. Industri makanan halal naik dari peringkat keempat menjadi ketiga, sedangkan modest fashion mempertahankan posisi pertama dunia. Industri farmasi dan kosmetik halal berada di peringkat keempat.
Basis industri halal di dalam negeri juga terus bertambah. Hingga akhir semester I 2026, sebanyak 2,67 juta perusahaan industri telah memiliki sertifikat halal. Sebanyak 2,32 juta di antaranya berasal dari industri makanan, 342,09 ribu industri minuman, serta 5.341 industri kimia, farmasi, dan obat tradisional.
Jumlah produk industri yang telah tersertifikasi mencapai 5,49 juta produk dengan 2,76 juta sertifikat halal. Data tersebut menunjukkan meningkatnya perhatian industri terhadap sertifikasi halal sebagai bagian dari kegiatan usaha.
Dari sisi investasi, Indonesia pada 2025 tercatat sebagai penerima foreign direct investment atau FDI terbesar ketiga di antara negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam. Nilai investasi mencapai US$24,2 miliar yang tersebar dalam 33 proyek strategis.
Namun, kinerja perdagangan masih menunjukkan pekerjaan rumah. Ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara OKI pada 2024 mencapai US$12,51 miliar, tumbuh 4,61 persen dibanding tahun sebelumnya. Indonesia berada di peringkat kesembilan. Pada periode yang sama, impor produk halal dari negara-negara OKI mencapai US$31,52 miliar, naik 6,22 persen.
Selisih tersebut menunjukkan kapasitas produksi dalam negeri masih perlu diperkuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Pemerintah melihat penguatan produksi sebagai bagian dari upaya menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia.
Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal 2025–2029. Regulasi ini memuat arah kebijakan, tahapan, dan target pengembangan industri halal.
Pemerintah juga tengah menyusun Kebijakan Industri Nasional 2026–2030 dan revisi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015–2035. Kedua kebijakan tersebut akan memuat strategi pengembangan industri halal untuk jangka menengah dan panjang.
Tantangan pengembangan industri halal tidak berhenti pada sertifikasi. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan bahan baku halal, mempercepat sertifikasi industri kecil dan menengah, memperkuat riset dan inovasi, mengintegrasikan regulasi, meningkatkan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal, serta memperluas literasi masyarakat.
Kementerian Perindustrian merumuskan lima langkah strategis, yakni memperkuat ekosistem halal dari hulu hingga hilir, meningkatkan daya saing dan inovasi industri, memperluas pasar domestik dan global melalui diplomasi ekonomi, memperkuat kolaborasi antar-pemangku kepentingan, serta mengembangkan sumber daya manusia halal yang kompeten.
Langkah tersebut menjadi semakin penting menjelang implementasi kewajiban bersertifikat halal pada 18 Oktober 2026. Pemerintah ingin sertifikasi tidak berhenti sebagai pemenuhan regulasi, tetapi menjadi bagian dari strategi industri untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses pasar.
Pengembangan industri halal hingga 2029 akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berfokus pada kesiapan industri memenuhi aspek kehalalan produk. Tahap berikutnya diarahkan pada peningkatan daya saing industri.
Salah satu upaya memperluas akses pasar dilakukan melalui Halal Indonesia International Industry Expo atau Halal Indo 2026. Pameran yang digelar Kementerian Perindustrian bersama PT Dyandra Promosindo itu menghadirkan lebih dari 350 merek di Hall 3 dan 3A ICE BSD City dengan target 30 ribu pengunjung.
Peserta dan calon pembeli datang dari sejumlah negara, antara lain Tunisia, Kazakhstan, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Amerika Serikat, Thailand, dan Selandia Baru. Halal Indo juga terhubung dengan jaringan pameran halal internasional seperti Mega Halal Bangkok di Thailand dan MIHAS di Malaysia.
Kementerian Perindustrian memfasilitasi 174 industri halal dari berbagai subsektor. Selain pameran, kegiatan tersebut mencakup pelayanan publik, workshop industri halal, dan business matching untuk mempertemukan pelaku industri dengan calon mitra.
Dengan kombinasi pasar domestik yang besar, pertumbuhan ekspor, investasi, serta penguatan regulasi, industri halal Indonesia memiliki ruang untuk berkembang menjadi salah satu basis produksi global. Tantangannya adalah mengubah besarnya pasar menjadi kapasitas produksi dan produk berdaya saing yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen di dalam maupun luar negeri.
