Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia sekaligus Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama kedua negara di bidang industri halal, pembangunan perdesaan, dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Gibran menyebut Malaysia sebagai sahabat dekat dan mitra strategis Indonesia. Ia berharap kunjungan Ahmad Zahid membuka peluang kerja sama baru yang memberikan manfaat bagi kedua negara.
“Malaysia adalah kawan dekat kami, mitra strategis kami,” kata Gibran.
Salah satu agenda utama pertemuan adalah penguatan kerja sama industri halal. Kunjungan Ahmad Zahid ke Indonesia merupakan tindak lanjut undangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menghadiri The 5th Summit of Halal 20 (H20).
Ahmad Zahid mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki peluang untuk memperluas pasar produk halal ke tingkat global. Salah satu pembahasannya adalah penguatan mekanisme saling pengakuan produk dan sertifikasi halal agar produk dari kedua negara lebih mudah menembus pasar masing-masing.
“Indonesia dan Malaysia mempunyai market share untuk kita menawarkan produk-produk halal ke seluruh dunia,” ujar Ahmad Zahid.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal mengatakan Wakil Presiden mendukung percepatan pembentukan ASEAN Halal Council. Lembaga tersebut diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat ekosistem halal di kawasan Asia Tenggara.
Sebagai tahap awal, Indonesia dan Malaysia berencana memprakarsai pembentukan Indonesia-Malaysia Halal Council pada akhir 2026. Forum tersebut akan membahas penguatan saling pengakuan sertifikasi halal kedua negara.
“Sehingga barang-barang halal yang ada di Indonesia itu sudah otomatis halal di Malaysia dan barang-barang di Malaysia pun sudah di Indonesia,” kata Haikal.
Pertemuan Gibran dan Ahmad Zahid juga membahas pembangunan kawasan perdesaan. Ahmad Zahid menyampaikan keinginan Malaysia memperluas kolaborasi antara Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Indonesia.
Menurut Ahmad Zahid, Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam pengembangan kawasan perdesaan. Kesamaan itu membuka ruang bagi pertukaran pengalaman dan perencanaan, termasuk dalam pengembangan kawasan transmigrasi.
Gibran mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa yang menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Sejak 2015, pemerintah mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan potensi ekonomi, hingga penanganan bencana.
Kerja sama dengan Malaysia dapat diarahkan pada pertukaran pengetahuan dan praktik pembangunan desa. Pengalaman kedua negara dinilai dapat menjadi bahan untuk mengembangkan kawasan perdesaan yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
Pelindungan Pekerja Migran
Isu pekerja migran Indonesia juga menjadi bagian pembahasan. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan Gibran menekankan pentingnya memastikan PMI di Malaysia memperoleh pelindungan yang memadai.
“Pak Wakil Presiden juga memesankan pentingnya memberikan proteksi yang bagus, pelindungan yang baik terhadap pekerja-pekerja migran kita yang ada di Malaysia,” kata Mukhtarudin.
Selain pelindungan, kedua negara membahas peluang penambahan kuota penempatan PMI pada sektor formal. Pemerintah Indonesia mendorong perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja dengan keterampilan menengah dan tinggi.
“Yang ada memang masih dominan oleh informal. Jadi, kita memperkuat juga sektor formal, khususnya yang di medium dan high-skilled workers,” ujar Mukhtarudin.
Pertemuan tersebut menempatkan tiga agenda sebagai bagian dari penguatan hubungan Indonesia-Malaysia, yakni pengembangan ekosistem halal, kerja sama pembangunan perdesaan, dan perluasan pelindungan serta kesempatan kerja bagi pekerja migran Indonesia.
