Kementerian Perindustrian mendorong industri kecil dan menengah (IKM) kerajinan memperkuat daya saing untuk menembus pasar ekspor. Selain persoalan standar dan sertifikasi, regenerasi perajin menjadi salah satu tantangan utama yang perlu segera diatasi.
Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kementerian Perindustrian, Budi Setiawan, mengatakan potensi industri kerajinan Indonesia sangat besar karena tersebar di berbagai daerah dengan kekayaan bahan baku alam yang beragam.
Hal itu disampaikan Budi dalam INACRAFT Business Forum bertema Breaking Global Export Barriers, bagian dari program Insight INACRAFT October 2026, di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.
Menurut Budi, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) saat ini membina 35 sentra kerajinan yang tersebar di 17 provinsi dan 30 kabupaten/kota. Namun, sebagian besar sentra tersebut masih berada di Pulau Jawa.
Ia mengatakan kondisi tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperluas pembinaan hingga ke sentra-sentra kerajinan di luar Jawa. Menurut dia, daerah di luar Jawa juga memiliki potensi kerajinan yang besar dan dapat dikembangkan menjadi produk berorientasi ekspor.
Budi mengatakan kinerja ekspor industri kerajinan menunjukkan prospek yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang disampaikan dalam forum tersebut, kinerja ekspor pada Januari-Juli 2024 lebih tinggi dibandingkan periode 2023.
“Ini menunjukkan bahwa teman-teman kerajinan, khususnya IKM kerajinan, sangat-sangat berpotensi untuk mengekspor ke mancanegara,” ujarnya.
Menurut Budi, kekuatan utama industri kerajinan Indonesia antara lain berasal dari ketersediaan bahan baku alam. Pemerintah, kata dia, memetakan delapan kelompok bahan baku atau sumber daya alam yang dapat diolah menjadi produk kerajinan.
Namun, pemanfaatan bahan alam tersebut harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Industri kerajinan didorong tidak hanya menghasilkan produk bernilai ekonomi, tetapi juga menjaga keberlangsungan sumber daya alam.
“Bagaimana kami terus mendiversifikasikan bahan-bahan baku alam yang ada menjadi satu produk kerajinan yang bisa menjadi andalan ekspor,” kata Budi.
Budi menilai persoalan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin, menjadi salah satu tantangan terbesar industri kerajinan. Ia melihat generasi muda saat ini cenderung lebih tertarik menjadi desainer dibandingkan menekuni keterampilan sebagai perajin. Jika tren tersebut berlanjut, industri kerajinan dikhawatirkan kehilangan tenaga terampil yang menjadi basis produksi.
“Jangan sampai suatu saat pengrajin ini tidak ada. Adanya hanya pedagang, adanya hanya desainer saja,” ujarnya.
Karena itu, Kementerian Perindustrian menyiapkan pelatihan teknis untuk menarik minat generasi muda menjadi perajin. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara generasi muda yang memiliki kemampuan desain dengan perajin yang menguasai teknik produksi.
Menurut Budi, perpaduan keterampilan desain dan kemampuan produksi dapat menciptakan nilai tambah baru bagi industri kerajinan.
Hambatan Ekspor: Regulasi, Bahan Baku, Inovasi, dan Sertifikasi
Budi mengatakan pelaku IKM kerajinan yang ingin masuk pasar global harus menghadapi sejumlah persyaratan, mulai dari regulasi negara tujuan, ketersediaan bahan baku, inovasi dan desain, hingga standardisasi serta sertifikasi.
Untuk regulasi ekspor, Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Perdagangan, agar pelaku usaha memperoleh informasi mengenai ketentuan di negara tujuan.
Sementara untuk bahan baku, pemerintah mendorong pemanfaatan material alam secara berkelanjutan. Prinsip tersebut juga diterapkan melalui pengembangan bahan ramah lingkungan, termasuk program rotan hijau.
Selain itu, pemerintah mendorong penerapan ekonomi sirkular. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan kain perca dan sisa produksi konveksi menjadi produk baru, seperti tempat sampah dan produk kerajinan lainnya.
“Semua hasil proses kerajinan itu bisa dimanfaatkan terus menjadi satu produk,” kata Budi.
Prinsip pembinaan industri kerajinan, mencakup ekonomi sirkular, bahan ramah lingkungan, efisiensi sumber daya, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, pemberdayaan dan kesejahteraan perajin, serta pengembangan produk berkelanjutan.
Kemenperin Siapkan Sejumlah Program
Di tengah keterbatasan anggaran, Kementerian Perindustrian tetap menjalankan sejumlah program untuk memperkuat daya saing IKM kerajinan. Salah satunya adalah fasilitasi sertifikasi halal, terutama bagi produk kerajinan yang menggunakan bahan baku hewani. Kemenperin berkoordinasi dengan Pusat Industri Halal Kementerian Perindustrian untuk memberikan pendampingan kepada perajin.
Program lain adalah restrukturisasi mesin. Melalui program tersebut, IKM dapat memperoleh subsidi atau cashback untuk pembelian mesin baru. Untuk mesin produksi dalam negeri, dukungan dapat mencapai 40 persen, sedangkan mesin impor maksimal 25 persen.
Menurut Budi, program restrukturisasi mesin cukup diminati karena membantu pelaku IKM memperbarui peralatan produksi sekaligus meningkatkan daya saing dan kapasitas inovasi.
Kemenperin juga menjalankan program pengembangan sentra melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), promosi dan pameran, pengembangan sumber daya manusia, pendampingan desain dan diversifikasi produk, serta penumbuhan wirausaha baru.
Dalam pengembangan sentra, salah satu program unggulan yang didorong adalah One Village One Product (OVOP). Program ini mengembangkan produk unggulan berbasis kearifan lokal.
“Produk yang kita unggulkan berbasis kepada kearifan lokal. Ini merupakan satu unggulan dari kerajinan yang ada di Indonesia,” kata Budi.
Salah satu pendekatan baru Kemenperin tahun ini adalah mempertemukan IKM kerajinan yang sudah mengekspor dengan perajin-perajin kecil di sekitarnya.
Budi mengatakan pelaku kerajinan yang telah masuk pasar ekspor kerap menghadapi persoalan kapasitas ketika menerima permintaan dalam jumlah besar. Karena itu, pelaku usaha yang telah memiliki akses ekspor didorong menggandeng perajin kecil untuk memenuhi permintaan tersebut.
Model itu diuji melalui temu bisnis yang diselenggarakan di Yogyakarta. Dalam forum tersebut, perajin yang telah melakukan ekspor dipertemukan dengan perajin kecil yang berada di sekitarnya.
Menurut Budi, terbentuknya ekosistem tersebut dapat membuat pelaku usaha yang sudah memiliki pasar ekspor menjadi penggerak bagi perajin lain, termasuk dalam pengembangan desain dan produksi.
Selain temu bisnis, Kemenperin menjalankan pendampingan halal untuk IKM di Jawa Barat, khususnya produk tableware, serta pendampingan teknik diversifikasi produk kerajinan di Cirebon dan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.
Inkubasi hingga Coaching Ekspor
Kemenperin juga memiliki Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya sebagai unit pelayanan teknis yang dapat dimanfaatkan perajin untuk mengembangkan bisnis.
Balai tersebut menyediakan sejumlah program, antara lain Creative Talk, Design Talk, Indonesia Fashion and Craft Award (IFCA), Design Lab, hingga Coaching Ekspor.
Program tersebut diarahkan untuk membantu pelaku IKM meningkatkan kemampuan bisnis, desain, inovasi, dan kesiapan memasuki pasar internasional.
Di sisi digitalisasi, Kemenperin juga mulai mendorong penerapan industri 4.0 pada skala IKM. Salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi enterprise resource planning (ERP) untuk membantu mengendalikan bahan baku.
Berbagai program tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri kerajinan dari hulu hingga hilir, sekaligus meningkatkan kemampuan pelaku usaha memenuhi permintaan pasar global. Kemenperin juga terus mendukung promosi produk kerajinan melalui berbagai pameran. Namun, keterbatasan anggaran membuat dukungan terhadap kegiatan pameran harus dilakukan secara selektif.
Budi berharap dukungan terhadap industri kerajinan tetap dapat dilanjutkan pada 2027 meski pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran.
Bagi Kemenperin, penguatan industri kerajinan bukan semata soal meningkatkan ekspor. Tantangan yang harus dijawab secara bersamaan adalah menjaga keberlanjutan bahan baku, menciptakan inovasi, meningkatkan standar produk, memperkuat kapasitas produksi, dan memastikan regenerasi perajin.
Dengan ekosistem tersebut, produk kerajinan berbasis kearifan lokal diharapkan tidak berhenti sebagai komoditas domestik, tetapi mampu menjadi produk bernilai tambah yang berdaya saing di pasar global.
