Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen. Pemerintah mengandalkan investasi dan sektor produktif untuk menjaga pertumbuhan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat hingga akhir 2026.
“Ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen, yaitu 5,45 persen,” kata Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
Airlangga juga melaporkan indeks manajer pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur mencapai 52,4. Indeks di atas 50 menunjukkan aktivitas manufaktur berada dalam fase ekspansi. Ia turut menyebut rasio gini sebesar 0,368 dan tingkat pengangguran 4,65 persen.
Di sektor keuangan, pemerintah mencatat defisit APBN sebesar 1,24 persen. Airlangga menyebut kredit perbankan tumbuh 13,65 persen, sedangkan dana pihak ketiga meningkat 10,94 persen. Rasio kecukupan modal perbankan tercatat 24,10 persen dan kredit bermasalah 2,11 persen.
Pemerintah juga menyiapkan stimulus kuartal IV untuk menjaga konsumsi rumah tangga. Program tersebut mencakup bantuan beras 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp17,54 triliun. Selain itu, bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan dialokasikan bagi 13,3 juta pekerja dengan anggaran Rp11,97 triliun.
Untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, pemerintah menyiapkan stimulus transportasi senilai sekitar Rp883,4 miliar. Kebijakan itu mencakup diskon tiket kapal dan transportasi tertentu, serta pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk penerbangan domestik. Pemerintah memperkirakan sekitar 6,6 juta orang akan menerima manfaatnya.
Airlangga mengatakan sejumlah program juga disiapkan untuk 2027. Pemerintah berencana melanjutkan magang nasional bagi 150 ribu peserta dan program vokasi bagi 300 ribu peserta. Selain itu, pemerintah membahas insentif pajak penghasilan bagi pekerja bergaji maksimal Rp10 juta serta evaluasi batas penghasilan tidak kena pajak yang saat ini sebesar Rp54 juta.
Di sektor perumahan, pemerintah merencanakan kelanjutan fasilitas PPN ditanggung pemerintah untuk rumah dengan harga tertentu. Pemerintah juga membahas relaksasi iuran jaminan ketenagakerjaan dan dukungan KPR bersubsidi.
Berbagai stimulus tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada ketepatan penyaluran bantuan, realisasi anggaran, dan kemampuan kebijakan mendorong konsumsi serta kegiatan usaha secara berkelanjutan.
