Pertumbuhan industri pengolahan di Indonesia bagian timur menunjukkan tren positif. Maluku Utara mencatat pertumbuhan sebesar 62,64 persen pada 2025, tertinggi kedua secara nasional setelah Nusa Tenggara Barat. Capaian tersebut memperlihatkan besarnya potensi kawasan timur sebagai sumber pertumbuhan baru industri nasional.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, mengatakan pengembangan industri di kawasan timur perlu diikuti peningkatan keterlibatan pelaku usaha lokal. Hilirisasi sumber daya alam, menurut dia, tidak cukup hanya menghasilkan peningkatan produksi, tetapi juga harus menciptakan nilai tambah di daerah.
Hal itu disampaikan Tri dalam Rapat Koordinasi Menteri Perindustrian dengan DPD RI Sub Wilayah Timur II di Tangerang, pekan lalu. Kawasan Sub Wilayah Timur II mencakup Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat.
Sepanjang 2021–2025, nilai industri pengolahan di empat provinsi tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp 64,61 triliun menjadi Rp 149,41 triliun. Kontribusinya terhadap industri manufaktur nasional juga naik dari 1,62 persen menjadi 2,69 persen. Secara riil, industri manufaktur di kawasan ini tumbuh rata-rata 18,21 persen per tahun, jauh di atas pertumbuhan nasional sebesar 5,17 persen.
Selain Maluku Utara, Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan industri sebesar 14,91 persen, Sulawesi Utara 9,97 persen, dan Papua Barat 9,04 persen. Perkembangan tersebut terutama ditopang hilirisasi mineral dan pengolahan sumber daya alam.
Meski pertumbuhannya tinggi, kontribusi masing-masing provinsi terhadap manufaktur nasional masih relatif kecil. Pada 2025, Maluku Utara menyumbang 1,01 persen, Papua Barat 0,59 persen, Sulawesi Utara 0,41 persen, dan Sulawesi Tenggara 0,38 persen.
Aktivitas industri juga masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah. Di Maluku Utara, misalnya, kegiatan industri terpusat di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Di Papua Barat, aktivitas industri berkembang di Teluk Bintuni, sedangkan di Sulawesi Tenggara terkonsentrasi di Konawe. Adapun Sulawesi Utara memiliki basis industri yang lebih beragam melalui pengolahan komoditas pertanian dan perikanan, dengan Bitung sebagai salah satu pusatnya.
“Pengembangan industri di wilayah timur perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kegiatan produksi, tetapi juga pada perluasan nilai tambah di daerah,” kata Tri. Ia menilai keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM), UMKM, koperasi, petani, nelayan, serta pemasok lokal perlu diperkuat agar manfaat industrialisasi tidak hanya dinikmati perusahaan besar.
Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah menjadikan desa sebagai bagian dari ekosistem industri. Komoditas kelapa, misalnya, dapat diolah menjadi produk pangan, minyak kelapa, kerajinan berbahan sabut, hingga produk berbasis tempurung. Antardesa juga dapat dikembangkan dengan spesialisasi produk yang saling melengkapi untuk membentuk klaster produksi.
Kemitraan antara IKM dan industri besar menjadi pendekatan lain. Kementerian Perindustrian bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia sebelumnya membangun 36 kemitraan yang melibatkan 32 IKM komponen otomotif dan 16 perusahaan Tier-1. Hingga Juni 2024, nilai pesanan atau purchase order mencapai Rp 110,45 miliar, melampaui target Rp 105,19 miliar. Sebanyak 29 dari 32 IKM peserta telah memperoleh pesanan.
Model kemitraan tersebut dinilai dapat diterapkan pada sektor lain sesuai potensi daerah. Namun, pelaku IKM perlu memperkuat teknologi, kualitas produk, standardisasi, kapasitas produksi, dan akses pasar agar mampu memenuhi kebutuhan industri besar.
Sejumlah pengembangan sentra IKM di kawasan timur telah menunjukkan hasil. Di Raja Ampat, penyediaan 41 mesin pada Sentra Bata Merah meningkatkan kapasitas produksi menjadi 1.500–2.000 bata per hari. Di Ternate, Sentra IKM makanan ringan mencatat peningkatan omzet Rp 7,8 juta per tahun. Sementara di Wakatobi, jumlah produsen pada Sentra IKM logam meningkat dari 16 menjadi 116 IKM, dengan kenaikan omzet sebesar 15 persen.
Pengembangan sentra juga berlangsung di Kendari dan Manado. Sentra furnitur di Kendari memiliki 34 bengkel aktif. Sebagian pelaku usaha telah memperoleh akses ke pasar ekspor dan pengadaan melalui katalog elektronik. Di Manado, pengembangan sentra keripik buah dilakukan melalui peningkatan mutu produk serta pemenuhan sertifikasi BPOM dan PIRT.
Selain kapasitas produksi, ketersediaan tenaga kerja terampil menjadi tantangan pengembangan industri daerah. Kementerian Perindustrian memiliki sembilan SMK atau SMAK, 11 politeknik, dua akademi komunitas, serta sejumlah balai pendidikan dan pelatihan industri. Dari data lulusan yang dilaporkan, sebanyak 73,06 persen telah bekerja.
Di kawasan timur, fasilitas pendidikan dan pelatihan tersebut antara lain SMK-SMTI Makassar, SMK-SMAK Makassar, dan Balai Diklat Industri Makassar. Pendidikan vokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri di masing-masing daerah agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan sektor usaha.
Pengembangan industri di kawasan timur pada akhirnya membutuhkan dukungan infrastruktur, konektivitas, energi, pembiayaan, dan akses pasar. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar pertumbuhan industri tidak berhenti pada peningkatan angka investasi dan produksi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat setempat.
