Pemerintah Indonesia menjajaki penguatan kerja sama dengan Prancis dan International Alliance for the Protection of Heritage (ALIPH) Foundation untuk melindungi warisan budaya dari dampak perubahan iklim dan risiko bencana. Kerja sama tersebut mencakup program pelindungan sepuluh situs warisan budaya di delapan provinsi selama periode 2026–2029.
Agenda itu dibahas dalam pertemuan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan perwakilan ALIPH Foundation dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone di kantor Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta, 10 November 2026. Selain pelindungan situs, pertemuan membahas pelestarian arsip film dan audiovisual serta peluang Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan ALIPH.
Fadli mengatakan, kekayaan warisan budaya Indonesia membutuhkan penanganan berkelanjutan, terutama menghadapi perubahan iklim dan ancaman bencana. Menurut dia, kerja sama internasional diperlukan untuk memperkuat upaya pelestarian dengan melibatkan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat.
Program pelindungan sepuluh situs tersebut akan mengkaji dampak perubahan iklim terhadap bangunan warisan budaya, lanskap, dan komunitas di sekitarnya. Sejumlah lokasi yang masuk dalam program antara lain Candi Borobudur di Jawa Tengah, Museum Maritim di Jakarta, dan Museum Rumphius di Maluku.
Project Manager EFEO Helene Njoto menjelaskan, pelaksanaan program melibatkan enam mitra di Indonesia serta sejumlah ahli nasional dan internasional. Kegiatannya dibagi dalam tiga tahap, yakni eksplorasi, pelaksanaan, dan konsolidasi. Program tersebut ditargetkan menghasilkan peningkatan kapasitas masyarakat, restorasi atau restorasi sebagian situs, serta pedoman pelindungan warisan budaya dari risiko perubahan iklim.
Duta Besar Prancis Fabien Penone mengatakan, kerja sama kebudayaan menjadi bagian penting hubungan bilateral kedua negara. Kemitraan tersebut, kata dia, juga melibatkan organisasi internasional dan berpotensi dikembangkan sebagai model kerja sama di tingkat ASEAN maupun UNESCO.
Direktur Eksekutif ALIPH Valery Freland menyebut Indonesia sebagai salah satu negara prioritas dalam pengembangan program organisasinya. Selain pelindungan situs, ALIPH menyatakan kesiapan memperluas kemitraan dalam pelestarian warisan audiovisual dan film.
Fadli berharap pembahasan tersebut segera ditindaklanjuti melalui koordinasi konkret antara Kementerian Kebudayaan, pemerintah Prancis, ALIPH, dan mitra terkait. Ia juga menilai keterlibatan masyarakat setempat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus menghubungkan kebijakan pelestarian dengan agenda adaptasi perubahan iklim.
