Kementerian Perindustrian terus mempercepat pengembangan industri bambu nasional melalui penguatan sumber daya manusia dan pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah itu dilakukan melalui program Akademi Komunitas Bambu (AKB) yang dikembangkan Direktorat Jenderal Industri Agro.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bambu memiliki potensi besar sebagai komoditas berbasis sumber daya alam terbarukan yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi sekaligus ramah lingkungan.
“Pengembangan industri bambu sejalan dengan arah kebijakan industri hijau karena bambu merupakan material berkelanjutan yang memiliki prospek besar untuk industri konstruksi, furnitur, kerajinan, hingga berbagai produk inovatif lainnya,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 10 Mei 2026.
Melalui program AKB, pemerintah menargetkan penguatan struktur industri bambu nasional melalui penyediaan bahan baku berkualitas yang siap dimanfaatkan sektor industri. Para peserta mendapatkan pelatihan teknis mulai dari budidaya, pengawetan, hingga pengolahan bambu untuk memastikan ketersediaan bahan baku sesuai standar kebutuhan industri hilir.
Kementerian Perindustrian menilai peningkatan kualitas bahan baku akan berdampak langsung terhadap daya saing produk bambu Indonesia, baik di pasar domestik maupun ekspor.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika, menjelaskan program AKB pertama kali diinisiasi di Bali pada 2025 dan telah melahirkan 25 Master Bambu melalui pendekatan training of trainers (ToT).
“Program Akademi Komunitas Bambu dirancang untuk membangun komunitas SDM unggul yang mampu menjadi penggerak pengembangan industri bambu di daerah. Fokus pengembangannya adalah membentuk material center atau pusat logistik bambu penyedia bahan baku siap pakai,” kata Putu.
Di Bali, Kabupaten Bangli dipetakan sebagai salah satu wilayah potensial pengembangan ekosistem bambu karena memiliki dukungan lahan, fasilitas logistik, serta mesin pengolahan yang memadai.
Berdasarkan hasil evaluasi program, pelaksanaan AKB tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan volume bahan baku, termasuk penguatan teknik pascapanen dan pengawetan bambu. Komposisi pelatihan dirancang lebih banyak praktik lapangan, yakni 70 persen praktik dan 30 persen teori.
Peserta program diprioritaskan berasal dari penyedia bahan baku bambu yang dinilai memiliki potensi menjadi pelatih di daerah masing-masing. Selain Bali, program AKB juga direncanakan diperluas ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kementerian Perindustrian juga mulai melibatkan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Salah satu kerja sama yang tengah dijajaki adalah dengan KT&G untuk pembangunan fasilitas pendukung AKB berupa asrama pelatihan dan fasilitas pengawetan bambu.
Dalam rangkaian pengembangan program tersebut, jajaran Direktorat Jenderal Industri Agro turut berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Bangli guna memastikan kesiapan pengembangan ekosistem bambu dan dukungan infrastruktur.
Putu menegaskan, pengembangan industri bambu nasional membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Kami berharap industri bambu nasional dapat berkembang menjadi salah satu sektor unggulan berbasis sumber daya alam terbarukan yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri nasional,” ujarnya.
