Pengurus Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat resmi menunjuk Heryanto menjadi Ketua AMKI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025-2030. Kemudian diarahkan segera menyusun personalia kepengurusan yang syaratnya pemilik media atau orang-orang yang diberi kepercayaan investor sebagai pemimpin redaksi atau direkturnya.
Saat ini AMKI provinsi yang sudah confirm untuk menggelar pelantikan hingga Desember 2025, terdiri dari Jawa Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.
Disamping itu, menurut Ketua umum AMKI Pusat Tundra Meliala, sudah terjalin komunikasi yang mengajukan diri untuk pembentukan AMKI provinsi dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, Aceh, Bengkulu, Kalimantan Tengah.
Lalu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan. Setelah terbentuk AMKI Provinsi, Tundra mengatakan, akan dilakukan pelantikan disusul pembentukan AMKI tingkat Kabupaten/Kota di setiap Provinsi.
Ketua AMKI DKI Jakarta Heryanto mengucapkan terimakasih kepercayaan yang diberikan pengurus AMKI Pusat dengan Ketua umum Tundra dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMKI Pusat Dadang Rachmat. Penunjukkan ini menjadi amanah berat karena harus menghadapi media arus atas (mainstream).
Lalu media arus menengah (menuju mainstream) dan arus bawah (media-media kecil). Menurut Heryanto, mengajak berhimpun media mainstream yang mungkin saja menganggap tidak butuh AMKI karena sudah lebih eksis seperti sekarang lumayan berat.
Tapi pelan dan perlahan-lahan diyakininya, media arus atas dan menengah itu akan tahu betapa besar untungnya nanti dengan bergabung AMKI. Karena AMKI bukan wadah bagi wartawan, tapi wadah berhimpunnya media massa. Memang selama ini sudah ada SPS (Serikat Penerbit Suratkabar).
“Ya, betul ini mirip banget sama SPS. Tapi AMKI ini lebih luas lagi anggotanya. Karena tidak sebatas media cetak yang terdiri dari surat kabar, majalah, tabloid, dan surat kabar minggu atau SKM, tapi ada media online,” ujar Heryanto di kantor AMKI Pusat gedung Plaza KAHA kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).
Termasuk juga para youtuber, TikToker, atau semua yang bergerak di bidang media sosial (medsos). Bahkan wartawan entertainment atau hiburan yang masih ditolak disebut sebagai wartawan karena bekerjanya bukan di media massa melainkan production house (PH).
“Karena itu, bentuk advokasinya bukan bagi wartawan. Contoh membantu kemudahan semua media massa anggota AMKI agar mendapat pengakuan Verifikasi Dewan Pers dan periklanan,” imbuh Heryanto dirilis humas AMKI DKI Jakarta, Senin malam (29/9/2025).
Di mana AMKI Pusat terus menggodok dan melakukan komunikasi agar kelak AMKI masuk sebagai konstituen Dewan Pers. Selain itu, lanjut dia, pengurus mendorong pemilik media massa anggota AMKI agar pemimpin redaksi (pemred) masing-masing mau mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Hal ini sebagaimana syarat dari Dewan Pers bahwa setiap pemred wajib sudah memiliki kartu UKW Utama. Berikutnya terkait melindungi media online dari tindakan diskriminasi, terutama dengan media mainstream dalam mendapat kerja sama bentuk apa pun.
Kemudian membuat media online anggota AMKI lebih mudah dan percaya diri dalam mendapatkan kerja sama iklan. Di mana satu produk iklan yang nanti bekerja sama dengan satu media online otomatis akan mendapat support dari media massa sesama anggota AMKI.
Bentuknya rilis-rilis akan ditayangkan juga oleh puluhan media massa yang tergabung di AMKI Pusat maupun seluruh AMKI Provinsi. Di mana telah disediakan wadah berupa WhatsApp (WA) grup untuk menampung seluruh rilis apa pun dan dari mana pun.
“Jadi semua kemudahan itu hanya bisa dicapai dengan cara berkelompok atau organisasi. Kalau sendiri-sendiri bisa lebih lama prosesnya bahkan lebih mahal jatuhnya. Ibarat pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul,” tutur Heryanto yang mantan Wakil Sekretaris PWI Jaya dan Pengurus PWI Pusat.
Namun itu semua merupakan agenda jangka panjang, dalam jangka pendek AMKI DKI Jakarta harus menggelar pelantikan yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ketua DPRD DKI Jakarta. “Tentunya diawali dulu dengan melakukan audiensi ke semua pihak terkait itu sebagai sosialisasi AMKI,” cetusnya.
Diketahui bahwa media konvergensi adalah proses penyatuan berbagai bentuk media – baik cetak, elektronik, maupun digital – dalam satu ekosistem yang saling terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi.
“Kalau dulu koran hanya bisa dibaca dalam bentuk cetak, radio hanya bisa didengar lewat perangkat radio, dan televisi hanya bisa ditonton lewat layar TV, kini semuanya bisa diakses dalam satu perangkat: smartphone atau computer,” imbuh Heryanto yang juga penanggungjawab media online semarak.co. (rls)
Visi
Menjadi organisasi pelopor dalam membentuk ekosistem media yang konvergen, profesional, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.
Misi
*) Menghimpun dan memperkuat solidaritas antar pemilik dan pelaku media dari berbagai platform.
*) Mendorong pengembangan media yang adaptif terhadap transformasi digital dan kebutuhan masyarakat.
*) Melakukan advokasi terhadap kebijakan publik yang mendukung kebebasan pers dan keberlanjutan industri media.
*) Menyediakan ruang edukasi, pelatihan, dan inovasi bagi anggota dalam menghadapi era konvergensi media.
*) Menjalin kemitraan strategis dengan lembaga nasional dan internasional dalam penguatan kapasitas industri media.
