Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menargetkan nilai hilirisasi Indonesia mencapai US$ 618 miliar pada 2040.
Pemerintah akan memperluas hilirisasi ke berbagai sektor, mulai dari mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, hingga pertanian.
Bahlil menyampaikan target tersebut dalam rangkaian Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Rabu, 14 Oktober 2026. Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk nasional sekaligus memperkuat daya saing ekspor Indonesia.
“Indonesia ke depan tidak lagi menjadi negara yang hanya mengekspor bahan baku,” kata Bahlil di hadapan peserta pameran dan investor.
Ia mengatakan pemerintah ingin mengubah pola perdagangan yang selama ini bergantung pada ekspor komoditas mentah menjadi ekspor produk olahan bernilai tambah tinggi. Strategi tersebut akan menjadi bagian dari peta jalan pertumbuhan ekonomi nasional.
Bahlil mencontohkan perkembangan industri nikel setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel dan mendorong pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri. Pada 2017–2018, nilai ekspor produk nikel Indonesia tercatat sekitar US$ 3,3 miliar. Angka itu meningkat menjadi US$ 34 miliar pada 2023 dan sekitar US$ 40 miliar pada 2025.
Untuk 2026, Bahlil menargetkan nilai ekspor sektor nikel mencapai sedikitnya US$ 45 miliar. Ia menilai peningkatan tersebut menunjukkan potensi ekonomi yang dapat diperoleh ketika pengolahan dan pengembangan industri dilakukan di dalam negeri.
Menurut Bahlil, hilirisasi nikel tidak hanya mencakup pengolahan mineral, tetapi juga pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik dari hulu hingga hilir, termasuk produksi battery pack.
Dengan pengembangan rantai industri tersebut, Indonesia berpeluang memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan hanya menjual bahan mentah.
Ia mengakui kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel sempat memicu keberatan dari sejumlah negara, bahkan membawa Indonesia ke forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, Bahlil menegaskan penciptaan nilai tambah harus dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
“Pertarungan penciptaan nilai tambah tidak hanya dimaknai sebagai bagian daripada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi harus dimaknai sebagai bagian kemandirian politik ekonomi nasional,” ujarnya.
Selain hilirisasi, Bahlil mengajak investor memperkuat investasi di sektor energi baru dan terbarukan. Ia menilai arah industri global semakin mengutamakan produk yang dihasilkan melalui energi bersih dan proses industri yang lebih ramah lingkungan.
Menurut dia, penggunaan energi bersih berpotensi meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Karena itu, pemerintah ingin mengembangkan industri yang tidak hanya menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, tetapi juga memenuhi tuntutan keberlanjutan dalam perdagangan global.
Bahlil juga menyinggung pengembangan bahan bakar nabati sebagai bagian dari strategi energi nasional. Program biodiesel B50, yang mencampurkan 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dengan solar, menjadi salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pemerintah juga berupaya mengembangkan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk sektor bensin.
Ia berharap kombinasi hilirisasi, industrialisasi, dan pengembangan energi bersih dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Dalam konteks TEI 2026, strategi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pasar ekspor sekaligus menarik investasi ke sektor-sektor yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.
