Sektor pariwisata Indonesia mencatat pertumbuhan positif sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, dan tingkat hunian hotel sama-sama meningkat, menunjukkan daya tahan industri pariwisata di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, didampingi Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, menyampaikan capaian tersebut dalam laporan bulanan kinerja Kementerian Pariwisata di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu, 9 September 2026. Pemerintah, kata Widiyanti, masih perlu menjaga momentum tersebut dengan memperkuat strategi pasar dan mitigasi terhadap berbagai risiko.
“Situasi global masih sangat dinamis. Karena itu, Kementerian Pariwisata terus melakukan mitigasi, memperkuat strategi pasar, dan memastikan agar momentum pertumbuhan ini dapat terus dijaga hingga akhir tahun,” kata Widiyanti.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 8,98 juta kunjungan, naik 5,23 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan antara lain berasal dari wisatawan kawasan Asia lainnya yang meningkat 8,69 persen, Asia Tenggara 7,32 persen, dan Oseania 7,26 persen.
Perbaikan juga mulai terlihat dari pasar Timur Tengah seiring meredanya situasi di kawasan tersebut. Adapun pasar Eropa yang masih mengalami kontraksi mulai menunjukkan perbaikan dibanding bulan sebelumnya.
Dampak ekonomi pariwisata terlihat lebih jelas dari penerimaan devisa. Pada semester I 2026, devisa pariwisata mencapai US$8,43 miliar, setara sekitar Rp145,13 triliun. Angka itu tumbuh 2,88 persen dibanding semester I 2025 sebesar US$8,20 miliar.
“Artinya, di tengah dinamika geopolitik, ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, pariwisata Indonesia tetap menunjukkan ketahanan,” ujar Widiyanti.
Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi domestik juga meningkat. Perhitungan Tourism Satellite Account BPS mencatat kontribusi langsung pariwisata terhadap produk domestik bruto pada 2025 mencapai 4,78 persen, atau sekitar Rp1.139 triliun. Angka itu naik dari Rp1.057 triliun pada 2024.
Wisatawan Nusantara Jadi Penopang
Pertumbuhan pariwisata tidak hanya berasal dari wisatawan asing. Perjalanan wisatawan nusantara sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 737,85 juta perjalanan, tumbuh 3,34 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Pada periode yang sama, perjalanan masyarakat Indonesia ke luar negeri justru turun 3,25 persen menjadi 5,26 juta perjalanan. Dengan demikian, terdapat surplus perjalanan domestik sekitar 3,71 juta.
Kinerja industri akomodasi juga menunjukkan perbaikan. Tingkat okupansi hotel pada Januari hingga Juli 2026 mencapai 49,13 persen, naik 2,36 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan ukuran pertumbuhan pariwisata tidak cukup hanya dilihat dari jumlah perjalanan. Pemerintah ingin memastikan mobilitas wisatawan menghasilkan lama tinggal, belanja, serta aktivitas ekonomi di daerah tujuan.
“Yang ingin kita dorong adalah bagaimana perjalanan tersebut menghasilkan lama tinggal, belanja wisatawan, aktivitas usaha, serta manfaat ekonomi di destinasi,” kata Ni Luh.
Pemerintah juga memperkuat promosi dengan membidik segmen pasar yang lebih spesifik, mulai dari wisata edukasi, wisata bahari, wellness, gastronomi, pasar domestik hingga wisatawan premium. Sepanjang Agustus 2026, rangkaian pameran, sales mission, dan business networking menghasilkan potensi perjalanan sekitar 16.877 orang.
Program gastrodiplomasi melalui S’RASA (Rasa Rempah Indonesia) juga terus dikembangkan. Program lintas enam kementerian dan lembaga tersebut antara lain menghasilkan penjajakan pembukaan restoran Indonesia di Australia, Belanda, Italia, dan Malaysia melalui business matching dalam Trade Expo Indonesia.
Pertumbuhan Berhadapan dengan Risiko
Di tengah pertumbuhan tersebut, pemerintah menghadapi persoalan lain berupa bencana yang berdampak terhadap destinasi wisata. Kebakaran di kawasan Bromo-Tengger-Semeru, gempa di Flores, kebakaran Desa Adat Sade di Lombok, hingga erupsi Anak Krakatau menjadi tantangan terhadap keberlanjutan industri.
Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, pengelola destinasi, dan pelaku industri untuk mempercepat pemulihan. Di Bromo, misalnya, pemerintah memastikan informasi mengenai kondisi kawasan, pengembalian dana, dan penjadwalan ulang perjalanan tersedia bagi wisatawan sebelum kawasan kembali dibuka.
Di Labuan Bajo dan Flores, sejumlah destinasi sempat ditutup setelah gempa bermagnitudo 7,7. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kemudian melaporkan aktivitas pariwisata telah kembali berjalan. Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar juga kembali dibuka dengan tetap mempertimbangkan keselamatan wisatawan.
Sementara di Desa Adat Sade, Lombok, sebanyak 75 hunian rusak total dan 20 hunian lain terdampak di luar Dusun Sade. Sebanyak 11 tempat pertemuan dan fasilitas pendukung turut mengalami kerusakan dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp33,84 miliar.
Pemerintah menyiapkan penanganan jangka pendek berupa bantuan makanan dan logistik, dapur umum, trauma healing, bimbingan teknis, serta pemberdayaan kelompok sadar wisata. Untuk jangka panjang, pemerintah mendorong penyusunan rencana rekonstruksi bersama masyarakat adat dan pemangku kepentingan.
“Proses pembangunan kembali Sade harus dilakukan bersama masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk tetap mempertahankan karakter serta identitas budaya Suku Sasak,” ujar Widiyanti.
Kementerian Pariwisata juga mendorong peningkatan keselamatan wisata bahari melalui pelatihan di delapan provinsi. Materinya mencakup identifikasi bahaya, informasi cuaca, prosedur tanggap darurat, teknik penyelamatan dasar, hingga simulasi keadaan darurat.
Selain keselamatan, pemerintah menyiapkan Karisma Event Nusantara 2027 dengan target dukungan terhadap 125 kegiatan. Event dipandang bukan sekadar sarana mendatangkan kerumunan, melainkan instrumen untuk memperkuat identitas destinasi, menggerakkan UMKM, melibatkan pekerja seni, dan menciptakan dampak ekonomi.
Pengembangan desa wisata juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Hingga 1 September 2026, Indonesia memiliki 6.400 desa wisata. Pemerintah menilai pengembangan desa wisata penting karena manfaat ekonomi pariwisata dapat mengalir langsung ke masyarakat.
Dengan pertumbuhan kunjungan dan devisa yang masih terjaga, pemerintah kini menghadapi pekerjaan untuk memastikan angka tersebut tidak berhenti sebagai statistik. Pariwisata dituntut menghasilkan transaksi, lapangan kerja, dan pendapatan bagi masyarakat sekaligus mampu bertahan menghadapi bencana dan perubahan kondisi global.
“Pariwisata bukan hanya tentang berapa banyak wisatawan yang datang, tetapi seberapa besar nilai ekonomi yang mereka tinggalkan di Indonesia dan seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Widiyanti.
