Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan suku bunga program pembiayaan Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar hingga di bawah 9 persen. Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini dinilai membebani masyarakat kecil dengan bunga lebih tinggi dibanding pelaku usaha besar.
Menurut Prabowo, perusahaan besar justru memperoleh akses kredit perbankan dengan bunga lebih rendah dibanding masyarakat prasejahtera penerima pembiayaan mikro.
“Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” ujarnya.
Presiden menegaskan pemerintah akan terus mengevaluasi sistem pembiayaan dan kebijakan ekonomi agar lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Ia mengatakan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan konkret, bukan sekadar slogan.
“Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan,” kata Prabowo.
Selain menyoroti bunga kredit mikro, Presiden juga meminta kementerian dan lembaga mempercepat reformasi regulasi dan penyederhanaan perizinan usaha. Menurut dia, birokrasi yang panjang masih menjadi keluhan utama pelaku usaha dan investor.
“Semua pejabat dari semua kementerian dan lembaga cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisienan, permudah perizinan, jangan persulit,” ujarnya.
Prabowo mengatakan banyak pengusaha mengeluhkan proses perizinan yang dapat memakan waktu hingga satu sampai dua tahun. Kondisi tersebut dinilai menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Presiden juga meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan yang tumpang tindih.
“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” kata Prabowo.
Ia menambahkan pemerintah akan terus meningkatkan efisiensi anggaran dan memperbaiki tata kelola agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Percaya sebentar lagi, uang kita cukup. Nyatanya hanya dengan alokasi begini-begini kita sudah bisa berbuat banyak dan kita akan berbuat lebih dari ini,” ujar Presiden.
