Pemerintah mulai menyiapkan formulasi baru kebijakan pajak bagi penulis dan pelaku industri penerbitan. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menerima naskah akademik rekonstruksi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas royalti penulis beserta draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang disusun kelompok kajian Politics of Taxation, Welfare, and National Resilience (PolTax).
Penyerahan dokumen berlangsung di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Senin, 13 April 2026. Langkah ini dipandang sebagai upaya awal pemerintah merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih berpihak pada pegiat ekonomi kreatif, khususnya subsektor penerbitan dan karya berbasis kekayaan intelektual.
“Kehadiran naskah akademik ini menjadi bagian dari upaya kami memetakan persoalan sekaligus merumuskan solusi kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku ekonomi kreatif, khususnya di subsektor penerbitan,” kata Riefky.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut juga sejalan dengan agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk rencana menjadikan pajak royalti buku bersifat final dan penghapusan PPN untuk semua jenis buku.
Menurut Riefky, persoalan perpajakan selama ini menjadi salah satu hambatan dalam penguatan ekosistem industri buku dan literasi. Karena itu, pemerintah memandang perlu adanya skema regulasi yang lebih adaptif terhadap karakter industri kreatif.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari konsinyering penyusunan RPP yang telah dilakukan pada 6 Februari 2026.
Riefky menilai subsektor penerbitan memiliki posisi strategis dalam ekonomi kreatif nasional karena tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga membangun ekosistem pengetahuan.
“Kolaborasi dengan akademisi, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem berbasis kekayaan intelektual,” ujarnya.
Ketua Klaster PolTax, Prof. Haula Rosdiana, mengatakan kajian tersebut dirancang untuk membantu pemerintah menerjemahkan agenda pembangunan nasional ke dalam kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.
“Negara perlu memberikan kepastian yang mudah dan terjangkau, namun manfaatnya akan sangat besar,” kata Haula.
Menurut dia, pendekatan yang digunakan adalah supply side policy, yakni negara memberikan insentif dan kepastian regulasi agar subsektor penerbitan tumbuh lebih sehat.
Haula menambahkan, industri penerbitan memiliki efek berganda yang besar terhadap ekosistem ekonomi kreatif, mulai dari penulis, editor, ilustrator, percetakan, hingga distribusi dan penjualan buku.
Karena itu, kebijakan pajak royalti yang lebih sederhana dinilai dapat meningkatkan kepercayaan pelaku industri dan memperkuat budaya literasi.
Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai melihat ekonomi kreatif berbasis hak kekayaan intelektual sebagai sektor yang memerlukan desain kebijakan fiskal tersendiri.
Jika kebijakan tersebut terealisasi, penulis dan pelaku industri buku berpotensi memperoleh kepastian pajak yang lebih sederhana dan lebih ramah terhadap keberlanjutan profesi kreatif.
Bagi sektor penerbitan, isu ini bukan semata soal tarif pajak, tetapi tentang bagaimana negara menempatkan karya intelektual sebagai aset ekonomi strategis.
