Menteri Kebudayaan Fadli Zon meminta kajian sejarah manusia tidak lagi berpusat pada perspektif daratan. Sejumlah temuan arkeologi di Indonesia, termasuk seni cadas berusia 67.800 tahun di Pulau Muna, memperkuat posisi Nusantara dalam sejarah evolusi dan kebudayaan manusia.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong dekolonisasi pengetahuan dalam kajian sejarah evolusi dan kebudayaan manusia. Ia meminta komunitas ilmiah internasional meninjau kembali pendekatan sejarah yang selama ini berpusat pada daratan dan cenderung menempatkan masyarakat kepulauan sebagai penerima pengaruh peradaban besar dunia.
Seruan itu disampaikan Fadli dalam pembukaan Kongres ke-23 Asosiasi Prasejarah Indo-Pasifik atau Indo-Pacific Prehistory Association (IPPA) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin, 2 November 2026. Kongres bertema Tomorrow and Beyond tersebut dihadiri sekitar 850 peserta dari 60 negara dan berlangsung hingga 7 November 2026.
Menurut Fadli, perspektif daratan-sentris telah membuat peran masyarakat Nusantara kurang mendapat tempat dalam penulisan sejarah dunia. Padahal, berbagai temuan arkeologi dan paleoantropologi menunjukkan bahwa kawasan kepulauan memiliki peran penting dalam evolusi manusia, adaptasi lingkungan, serta perkembangan teknologi dan ekspresi kebudayaan.
“Kita membutuhkan pemahaman sejarah manusia yang lebih luas dan inklusif, yang mengakui pentingnya lingkungan maritim, masyarakat kepulauan, pengetahuan lokal, serta keberagaman pengalaman manusia,” kata Fadli.
Ia menilai perubahan perspektif tersebut perlu disertai penelitian berbasis bukti ilmiah, pengakuan terhadap pengetahuan lokal, dan perluasan partisipasi peneliti dari berbagai negara. Dekolonisasi pengetahuan, menurut dia, juga berarti meninjau kembali asumsi-asumsi sejarah yang diwariskan dari pendekatan kolonial.
Fadli mencontohkan tiga temuan prasejarah di Indonesia yang memperluas pemahaman mengenai perjalanan manusia. Pertama, seni cadas naratif di Leang Karampuang, Sulawesi Selatan, yang diperkirakan berusia sedikitnya 51.200 tahun.
Kedua, artefak batu dari periode Pleistosen Awal di Situs Calio, Sulawesi, yang dipublikasikan pada 2025. Temuan tersebut diperkirakan berusia sedikitnya 1,04 juta tahun dan kemungkinan mencapai 1,48 juta tahun. Artefak itu menjadi bukti tertua keberadaan hominin di Sulawesi.
Ketiga, cap tangan prasejarah di Liang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan penelitian yang terbit pada Januari 2026, seni cadas tersebut diperkirakan berusia sedikitnya 67.800 tahun dan disebut sebagai seni cadas tertua di dunia.
Temuan-temuan itu menunjukkan bahwa kawasan Nusantara bukan sekadar wilayah persinggahan dalam perjalanan manusia purba. Lingkungan kepulauan juga menjadi ruang berlangsungnya adaptasi, pergerakan manusia, dan perkembangan kreativitas simbolik sejak masa prasejarah.
Dalam forum tersebut, Fadli kembali mengangkat gagasan Out of Nusantara, yang sebelumnya ia sampaikan dalam konferensi UISPP di Salatiga pada Oktober 2025. Gagasan itu menempatkan Nusantara sebagai salah satu wilayah penting dalam jaringan pergerakan dan permukiman manusia pada masa lalu.
“Sejarah pergerakan manusia lebih kompleks daripada satu anak panah pada peta. Nusantara merupakan wilayah tujuan, dan pada periode-periode berikutnya juga menjadi titik keberangkatan bagi jaringan permukiman maritim dan pertukaran kebudayaan yang lebih luas,” ujarnya.
Fadli menegaskan, Out of Nusantara bukan klaim yang menggantikan teori Out of Africa mengenai asal-usul manusia modern. Ia menyebut gagasan tersebut sebagai proposisi akademik yang masih perlu diuji melalui penelitian lintas disiplin dan perdebatan ilmiah terbuka.
Selain persoalan perspektif sejarah, Fadli mengaitkan dekolonisasi pengetahuan dengan kedaulatan budaya dan keadilan sejarah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memperjuangkan pemulangan benda budaya dan koleksi ilmiah Indonesia yang berada di luar negeri.
Pada Oktober 2026, Indonesia mencapai kesepakatan repatriasi 30.190 unit Koleksi Dubois dari Belanda. Fadli menyebut, dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mengamankan kesepakatan pemulangan sebanyak 30.590 objek budaya dan unit koleksi.
“Secara keseluruhan, kita telah berhasil mengamankan repatriasi atau kesepakatan pemulangan sebanyak 30.590 objek budaya dan unit koleksi dalam dua tahun terakhir,” kata dia.
Menurut Fadli, repatriasi bukan semata-mata mengembalikan benda budaya ke negara asalnya. Langkah tersebut juga bertujuan memulihkan integritas warisan budaya, menjawab ketidakadilan sejarah, serta memperkuat kapasitas lembaga nasional dalam konservasi, penelitian, dan interpretasi koleksi.
Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X mengatakan, kajian arkeologi memberikan pelajaran mengenai kreativitas, ketahanan, dan kemampuan manusia menghadapi perubahan. Pemahaman terhadap sejarah, menurut dia, dapat menjadi landasan untuk membaca perkembangan peradaban dan menghadapi tantangan masa depan.
Presiden IPPA Prof. Anggraeni menyambut penyelenggaraan kembali kongres tersebut di Yogyakarta setelah 36 tahun. Kongres sebelumnya di kota ini berlangsung pada 1990. Ia menekankan pentingnya penelitian prasejarah tidak hanya menghasilkan pengetahuan ilmiah, tetapi juga mendukung pelestarian warisan budaya bagi generasi mendatang.
Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama Danang Sri Hadmoko mengatakan, penelitian prasejarah membutuhkan pendekatan lintas disiplin. Kajian arkeologi perlu diperkuat dengan antropologi, genetika, ilmu lingkungan, hingga kecerdasan buatan.
Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Herry Yogaswara menyatakan komitmen lembaganya untuk memperluas kontribusi ilmiah Indonesia dan meningkatkan kapasitas peneliti nasional. BRIN bersama Kementerian Kebudayaan juga tengah mengembangkan usulan pusat penelitian evolusi, adaptasi, dan persebaran manusia di Asia Tenggara dalam kerangka Pusat Kategori 2 UNESCO.
Kongres IPPA 2026 diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam penelitian prasejarah dunia melalui empat agenda, yakni keunggulan ilmiah, ketahanan warisan budaya, perluasan akses pengetahuan bagi masyarakat, serta kemitraan Indo-Pasifik yang berkelanjutan.
Bagi Fadli, pemahaman terhadap masa lalu seharusnya tidak berhenti pada penemuan dan pencatatan sejarah. Pengetahuan tersebut perlu menjadi pijakan untuk membangun masa depan yang lebih inklusif.
