Ribuan pengusaha mikro di Kalimantan Utara memperoleh akses layanan legalitas, sertifikasi, pembiayaan, hingga pelindungan usaha melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Tarakan, Rabu, 11 November 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 1.000 peserta itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pelaku usaha informal masuk ke sektor formal.
Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvi Moraza mengatakan festival tersebut dirancang untuk mendekatkan layanan pemberdayaan kepada pengusaha mikro di daerah. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan pelaku usaha memperoleh kemudahan mengurus legalitas sekaligus mengakses berbagai fasilitas pengembangan bisnis.
“Festival ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendekatkan berbagai layanan dan fasilitas pengembangan usaha kepada masyarakat,” ujar Helvi.
Sepanjang 2025–2026, program serupa telah memfasilitasi sekitar 25 jenis layanan, mulai dari legalitas, standardisasi, sertifikasi, bantuan hukum, hingga permodalan. Lebih dari 14 ribu pengusaha mikro di 19 provinsi tercatat telah memperoleh manfaat. Hingga akhir 2026, festival dijadwalkan menjangkau sejumlah provinsi lainnya.
Dalam kegiatan di Tarakan, peserta dapat berkonsultasi langsung dengan perwakilan kementerian, lembaga, dan mitra usaha. Layanan yang tersedia mencakup pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, sertifikat merek, SPP-IRT, izin edar BPOM, hingga pendirian perseroan perorangan. Akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal, asuransi, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta bantuan perumahan juga menjadi bagian dari fasilitasi.
Festival tersebut turut menghadirkan diskusi mengenai legalitas, standardisasi, pelindungan, dan pemasaran usaha. Sejumlah lembaga yang terlibat antara lain Kementerian UMKM, Kementerian Hukum, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bank Sumut, serta Jamkrindo.
Helvi menilai legalitas dan standardisasi menjadi modal penting bagi pengusaha mikro untuk memperluas pasar. Ia mengimbau pelaku usaha memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan kualitas produk, serta membangun kemitraan agar dapat terhubung dengan peluang bisnis yang lebih besar.
Dalam kesempatan itu, Helvi juga mendampingi penandatanganan nota kesepahaman dan penyerahan ambulans dari BRI kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat akses pembiayaan usaha sekaligus mendukung fasilitas kesehatan masyarakat.
Menurut Helvi, perluasan layanan bagi pengusaha mikro tidak cukup dilakukan melalui kegiatan sesaat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga terkait perlu membangun pendampingan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan pelaku usaha di setiap daerah.
Kementerian UMKM juga menyediakan layanan pendampingan legalitas dan sertifikasi secara daring melalui platform SAPA UMKM. Pemerintah daerah diharapkan melanjutkan fasilitasi setelah festival berakhir sehingga pengusaha mikro tidak berhenti pada tahap memperoleh dokumen perizinan.
Pemerintah menargetkan perluasan akses legalitas dan sertifikasi dapat membantu usaha mikro meningkatkan kapasitas produksi, menghasilkan produk bernilai tambah, serta masuk ke rantai pasok industri yang lebih besar. Dengan demikian, formalisasi usaha diharapkan tidak sekadar menambah jumlah pelaku usaha berizin, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.
