Lonjakan harga plastik mulai menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama di sektor makanan dan minuman yang masih sangat bergantung pada kemasan sekali pakai. Pemerintah kini menyiapkan serangkaian langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk meredam dampak gangguan pasokan bahan baku global yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih tinggi, mencapai 55 persen. Dari angka itu, sekitar 70 persen distribusi bahan baku melewati Selat Hormuz, jalur strategis yang kini terdampak ketegangan geopolitik.
“Nafta yang menjadi bahan baku utama plastik sebagian besar berasal dari negara-negara Timur Tengah. Kondisi konflik geopolitik ini menghambat distribusi nafta dan mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan,” kata Maman di Jakarta, Kamis, 9 April 2026.
Gangguan pasokan nafta memicu tekanan berantai pada industri kemasan. Sejumlah pelaku UMKM makanan dan minuman mengeluhkan kenaikan biaya produksi, karena harga kemasan plastik di tingkat eceran melonjak tajam dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut data yang dihimpun pemerintah dan asosiasi industri, sebagian lini produksi plastik domestik bahkan sempat terganggu akibat kelangkaan bahan baku. Kondisi ini membuat omzet sebagian pelaku usaha turun hingga 50 persen, terutama usaha kuliner rumahan yang bergantung pada kemasan untuk distribusi dan penjualan daring.
Di tengah tekanan itu, pemerintah menyiapkan langkah cepat dengan membuka alternatif pasokan bahan baku dari kawasan yang relatif lebih stabil, seperti Afrika, India, dan Amerika.
Langkah ini, menurut Maman, diarahkan untuk menjaga kelangsungan rantai pasok dalam jangka pendek sambil menata ulang strategi ketahanan bahan baku nasional.
Namun pemerintah melihat krisis ini juga sebagai momentum untuk mengurangi ketergantungan pada impor berbasis minyak bumi.
“Ini bukan hanya solusi atas krisis pasokan, tetapi juga peluang untuk membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” kata Maman.
Salah satu opsi yang kini didorong adalah pemanfaatan rumput laut, singkong, dan bambu sebagai bahan baku bioplastik.
Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan kemasan alternatif berbasis sumber daya domestik, terutama rumput laut yang selama ini sebagian besar masih diekspor sebagai bahan mentah.
Sejumlah inisiatif telah muncul di daerah. Di Tangerang, misalnya, inovasi Biopac memperkenalkan kemasan berbahan rumput laut yang dapat terurai dan bahkan larut dalam air.
Pemerintah menilai penguatan pasar domestik untuk bioplastik akan menjadi kunci menekan biaya produksi yang selama ini masih relatif tinggi.
“Jika kebijakan diarahkan untuk memperkuat substitusi bahan baku dari nafta ke rumput laut, maka permintaan akan tumbuh dan biaya produksi dapat ditekan,” ujar Maman.
Selain itu, kementerian juga tengah mengkaji sejumlah kebijakan pendukung, mulai dari subsidi penggunaan bioplastik, penguatan rumah kemasan bersama, hingga pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha untuk beralih ke kemasan ramah lingkungan.
Bagi pemerintah, persoalan ini bukan lagi semata isu bahan baku, melainkan bagian dari strategi membangun industri nasional yang lebih tahan terhadap gejolak global.
Krisis plastik, dengan demikian, tidak hanya menghadirkan tekanan bagi UMKM, tetapi juga membuka peluang lahirnya ekosistem industri hijau berbasis potensi lokal.
