ndonesia terpilih sebagai Ketua Bersama (Co-Chair) koalisi internasional Group of Friends for Culture-Based Climate Action (GFCBCA) untuk periode 2027–2028. Penetapan itu disepakati secara bulat oleh 56 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pertemuan tingkat menteri GFCBCA ke-4 di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Selasa, 17 November 2026.
GFCBCA merupakan forum kerja sama internasional yang dibentuk atas inisiatif Brasil dan Persatuan Emirat Arab (PEA) pada COP28 di Dubai pada 2023. Melalui kepemimpinan baru ini, Indonesia akan bergabung dengan kedua negara tersebut sebagai Ketua Bersama sekaligus menjalankan mandat Wakil Ketua yang mewakili kawasan Asia-Pasifik. Spanyol dan Afrika Selatan juga ditetapkan sebagai Wakil Ketua untuk kawasan Eropa dan Afrika.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan penunjukan tersebut menjadi kepercayaan bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi kebudayaan dalam agenda iklim global. Ia menyatakan Indonesia siap bekerja sama dengan negara anggota untuk mengembangkan solusi dan menempatkan kebudayaan sebagai bagian dari ketahanan iklim.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi ancaman perubahan iklim yang berpotensi merusak situs warisan budaya dan lanskap budaya. Namun, menurut Fadli, Indonesia juga memiliki beragam pengetahuan tradisional yang selama ini menjadi bagian dari upaya masyarakat beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
Ia mencontohkan sistem irigasi Subak di Bali, hukum adat Sasi di Maluku, serta lembaga Panglima Laot di Aceh yang mengatur pelestarian sumber daya laut. Pengetahuan lokal lainnya mencakup sistem pangan berbasis hutan Tinungglu di Mentawai, lumbung padi Leuit di Jawa Barat, tata guna lahan masyarakat Baduy di Banten, hingga sistem pengendalian api tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan.
Fadli juga menyebut tradisi lisan Smong di Simeulue, Aceh, yang menjadi pengetahuan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda tsunami dan membantu menyelamatkan banyak nyawa saat bencana pada 2004. Menurut dia, pengetahuan tradisional semestinya diakui sebagai sistem pengetahuan yang setara dengan ilmu pengetahuan modern dalam membangun ketahanan dan adaptasi iklim.
Menteri Kebudayaan itu turut menyoroti pentingnya dekolonisasi pengetahuan. Ia menilai sistem pengetahuan masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah berkembang jauh sebelum institusi ilmu pengetahuan modern kerap terpinggirkan oleh hierarki pengetahuan warisan kolonial.
Dalam upaya melindungi warisan budaya dari dampak perubahan iklim, pemerintah Indonesia sedang merevitalisasi 240 situs cagar budaya pada 2026. Program tersebut antara lain mencakup pelestarian Candi Borobudur yang menghadapi pelapukan batu akibat curah hujan tinggi dan salinisasi, serta perlindungan lukisan gua prasejarah di Sulawesi.
Fadli berharap upaya pelestarian tersebut dapat menjadi model adaptasi iklim berbasis warisan budaya, khususnya bagi negara-negara di kawasan tropis dan khatulistiwa.
Ia juga menyebut indikator warisan budaya telah diadopsi dalam COP30 di Belém, Brasil, pada 2025. Namun, menurut data yang disampaikan Fadli, baru sekitar 5 persen rencana iklim nasional negara-negara di dunia yang memasukkan situs warisan UNESCO.
Karena itu, Indonesia mengajak negara anggota GFCBCA mengintegrasikan kebudayaan ke dalam Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plans), memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal, serta memperkuat kerja sama dan pembiayaan iklim.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Kebudayaan Brasil Margareth Menezes dan Menteri Kebudayaan PEA Sheikh Salem bin Khalid Al Qassimi sebagai Ketua Bersama GFCBCA. Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki Nadir Alpaslan hadir mewakili tuan rumah COP31.




