Kementerian Pariwisata meraih penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kementerian ini menempati peringkat ketiga terbaik kategori kementerian dan lembaga dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026.
Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja Kementerian Pariwisata dalam pengelolaan statistik sektoral yang menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji menerima penghargaan itu di kantor BPS, Jakarta, Rabu malam, 11 November 2026.
Bayu mengatakan data statistik menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan pariwisata. Menurut dia, pengembangan sektor pariwisata membutuhkan data yang akurat, lengkap, dan mutakhir agar kebijakan yang dijalankan tepat sasaran.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kualitas dan komitmen Kemenpar dalam pengelolaan data dan statistik sebagai instrumen penting perumusan kebijakan di sektor pariwisata,” kata Bayu.
Ia mengatakan penghargaan tersebut menjadi momentum bagi kementeriannya untuk meningkatkan kualitas sekaligus pemanfaatan data sektoral. Kemenpar juga akan memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi agar data pariwisata semakin terstandardisasi dan terintegrasi.
Menurut Bayu, ketersediaan data yang berkualitas dapat membantu para pemangku kepentingan menyusun dan menjalankan program pariwisata secara lebih terarah.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penghargaan Anindhita Wistara Data merupakan bentuk apresiasi terhadap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berkomitmen meningkatkan kualitas statistik sektoral.
Ia menjelaskan, Indeks Pembangunan Statistik menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Indeks tersebut juga menjadi salah satu indikator prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.
Amalia menilai peningkatan kualitas statistik membutuhkan kepemimpinan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen bersama antarinstansi. Ia berharap penghargaan tersebut mendorong penguatan tata kelola data dalam sistem statistik nasional sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pembangunan.
