Kementerian Pariwisata merilis statistik pariwisata 2025 untuk 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR). Data tersebut diharapkan menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan pariwisata yang lebih terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Statistik itu diluncurkan dalam acara “Infografis Statistik Pariwisata Tahun 2025 di 10 DPP dan 3 DPR” pada Kamis, 20 Agustus 2026. Publikasi disusun Biro Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji mengatakan pembangunan sektor pariwisata membutuhkan data yang akurat dan terkini. Tanpa data, pemerintah akan kesulitan menentukan prioritas pembangunan sekaligus mengukur dampak kebijakan terhadap perekonomian daerah.
“Pembangunan pariwisata yang efektif dan berdaya saing tinggi harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan terkini. Data statistik adalah navigasi utama agar setiap rupiah dapat memberikan dampak yang terukur bagi perekonomian masyarakat,” kata Bayu saat peluncuran publikasi tersebut.
Sepuluh DPP yang tercakup dalam statistik itu adalah Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai.
Adapun tiga DPR meliputi Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau.
Publikasi tersebut memuat delapan indikator utama untuk menggambarkan perkembangan sektor pariwisata di masing-masing destinasi. Indikator itu meliputi jumlah kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (wisman) serta wisatawan nusantara (wisnus), realisasi investasi pariwisata, tenaga kerja pariwisata, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor akomodasi dan makan minum, profil usaha akomodasi dan makan minum, serta profil usaha objek daya tarik wisata komersial.
Angka-angka tersebut memperlihatkan perbedaan skala aktivitas pariwisata antardestinasi.
Di Bali, yang masuk kategori Destinasi Pariwisata Regeneratif, kunjungan wisman sepanjang 2025 mencapai 7,04 juta orang. Rata-rata lama tinggal wisman mencapai 9,04 malam. Pada tahun yang sama, realisasi investasi pariwisata di Pulau Dewata mencapai Rp16,05 triliun.
Greater Jakarta menunjukkan karakter berbeda. Kawasan ini mencatat realisasi investasi pariwisata sebesar Rp23,74 triliun. Sementara jumlah kunjungan wisatawan nusantara mencapai 293 juta perjalanan.
Aktivitas wisatawan nusantara juga menjadi salah satu penggerak utama sejumlah destinasi prioritas. Borobudur-Yogyakarta-Prambanan mencatat 56,19 juta kunjungan wisnus, sedangkan Bromo-Tengger-Semeru mencapai 50,89 juta kunjungan.
Menurut Bayu, data tersebut tidak berhenti sebagai dokumentasi perkembangan pariwisata. Pemerintah dapat menggunakannya untuk membaca perubahan aktivitas wisata, mengidentifikasi kebutuhan destinasi, serta menentukan intervensi pembangunan pada tahun berikutnya.
“Data-data ini tidak hanya menjadi catatan historis, melainkan pijakan kita dalam merancang langkah dan kebijakan yang lebih efektif di tahun-tahun mendatang,” ujar dia.
Kementerian Pariwisata juga menempatkan publikasi tersebut dalam kerangka penerapan Satu Data Indonesia. Kolaborasi dengan BPS dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dimaksudkan untuk menyamakan standar serta meningkatkan keterpaduan data pariwisata.
Bayu mengatakan standardisasi diperlukan agar pemerintah pusat dan daerah memiliki rujukan yang sama. Dengan begitu, perencanaan program, penentuan prioritas, dan pengukuran dampak pembangunan dapat dilakukan berdasarkan basis data yang seragam.
“Kolaborasi ini memastikan bahwa data yang disajikan memiliki standardisasi dan menjadi rujukan bersama bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah,” kata Bayu.
Kepala Biro Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata Nova Arisne mengatakan kebutuhan terhadap data berkualitas semakin besar seiring dengan tuntutan pembangunan pariwisata yang lebih tepat sasaran.
“Data memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan data statistik pariwisata menjadi salah satu hal yang terus kami upayakan,” ujar Nova.
Menurut dia, data dibutuhkan bukan hanya untuk melihat pertumbuhan jumlah wisatawan. Informasi mengenai investasi, tenaga kerja, usaha akomodasi dan makan minum, serta objek daya tarik wisata dapat membantu pemerintah melihat struktur ekonomi pariwisata di setiap destinasi.
Data tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pertumbuhan kunjungan wisatawan telah diikuti oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan manfaat bagi masyarakat lokal.
Peluncuran statistik kemudian dilanjutkan dengan Lokakarya Data Statistik Pariwisata di 10 DPP dan 3 DPR Triwulan I 2026. Forum itu menjadi ruang koordinasi antarpemangku kepentingan untuk menyinkronkan data pariwisata.
Nova mengatakan lokakarya diharapkan tidak berhenti pada penyamaan angka, tetapi juga memperkuat koordinasi dalam pengelolaan data secara berkelanjutan.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi, sekaligus memastikan tersedianya data pariwisata yang berkualitas, konsisten, dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih kuat bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan pariwisata,” kata dia.
Bagi Kementerian Pariwisata, tantangan berikutnya adalah memastikan statistik tersebut benar-benar digunakan dalam perencanaan. Data kunjungan wisatawan, misalnya, perlu dibaca bersama investasi, tenaga kerja, kontribusi ekonomi, serta perkembangan usaha di destinasi.
Dengan pendekatan itu, keberhasilan destinasi tidak semata diukur dari banyaknya wisatawan yang datang. Pemerintah juga dapat melihat seberapa besar aktivitas pariwisata menciptakan nilai ekonomi, membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.
Infografis Statistik Pariwisata di 10 DPP dan 3 DPR Tahun 2025 dapat diakses melalui laman Direktorat Statistik Kementerian Pariwisata.
