Pemerintah mengantisipasi potensi gangguan rantai pasok bahan baku petrokimia akibat dinamika geopolitik global, terutama di kawasan Selat Hormuz. Kementerian Perindustrian mempertemukan pelaku industri dari hulu hingga hilir untuk memastikan stabilitas pasokan plastik nasional tetap terjaga.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dari pertemuan tersebut, pelaku industri menyampaikan optimisme terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri. “Industri menyampaikan stok seharusnya tidak ada masalah. Tapi pemerintah tetap memantau secara cermat perkembangan global yang bisa berdampak pada produksi dan pasokan,” ujar Agus di Jakarta, Kamis, 16 April.
Pertemuan itu melibatkan pelaku industri petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga sektor daur ulang plastik. Mereka juga berkomitmen menjaga kesinambungan suplai, terutama bagi industri kecil agar tetap kompetitif di pasar.
Namun, tekanan mulai terasa pada struktur harga. Gejolak geopolitik disebut memicu kenaikan biaya logistik dan pengiriman. Waktu tempuh bahan baku impor yang sebelumnya sekitar dua pekan kini dapat melar hingga lebih dari satu bulan. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi industri plastik domestik.
“Peningkatan waktu pengiriman dari sekitar 15 hari menjadi hingga 50 hari tentu menambah beban biaya,” kata Agus.
Situasi ini, menurut dia, menjadi peringatan bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia. Ketergantungan terhadap bahan baku impor dinilai perlu terus dikurangi, terutama di tengah persaingan global yang kian ketat.
Dalam forum tersebut, pelaku industri juga mendorong peningkatan daya tarik investasi di subsektor petrokimia. Salah satu catatan penting adalah perlunya perlindungan pasar domestik dari tekanan produk impor.
Pemerintah, kata Agus, berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan bahan baku industri petrokimia dan sektor energi. Selain itu, opsi diversifikasi bahan baku mulai dijajaki, termasuk pemanfaatan crude palm oil (CPO) sebagai substitusi nafta.
Meski secara ekonomi masih perlu dikaji lebih dalam, langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor. “Semua potensi sumber daya nasional perlu dilihat sebagai alternatif bahan baku, meskipun tantangan keekonomiannya harus dihitung matang,” ujar Agus.
Pemerintah juga mencatat bahwa persaingan global dalam memperoleh bahan baku petrokimia diperkirakan akan semakin ketat. Karena itu, pelaku industri mengusulkan agar Indonesia dapat mengakses bahan baku yang tidak hanya tersedia, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing produk nasional.
Kementerian Perindustrian memastikan akan terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk menjaga ketahanan sektor manufaktur di tengah tekanan global yang belum mereda.
