Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pembangunan sektor pariwisata tidak boleh hanya diukur dari peningkatan jumlah wisatawan dan devisa, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut dia, pertumbuhan pariwisata harus mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat desa wisata, memberdayakan UMKM, serta menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Widiyanti dalam rapat kerja Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI yang membahas program kerja Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusniah Chalim, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pemaparannya, Widiyanti menyebut sektor pariwisata nasional masih menunjukkan kinerja positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode Januari–April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan atau tumbuh 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Selain itu, pada triwulan pertama 2026 sektor pariwisata menghasilkan devisa sebesar US$ 4,05 miliar atau sekitar Rp 68,28 triliun, meningkat 6,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
“Pariwisata tidak hanya kita dorong untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap PDB. Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Ekonomi pariwisata harus mengalir hingga ke desa, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah,” kata Widiyanti.
Menurut dia, salah satu instrumen penting untuk mewujudkan pemerataan manfaat ekonomi tersebut adalah penguatan desa wisata. Kementerian Pariwisata terus mendorong program pendampingan masyarakat, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, serta kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam memperluas sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata.
Hingga 30 Mei 2026, Kementerian Pariwisata bersama BPJPH telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap layanan dan produk yang ditawarkan masyarakat setempat.
Selain melalui desa wisata, pemerataan manfaat ekonomi juga dilakukan lewat penyelenggaraan berbagai agenda daerah yang masuk dalam program Karisma Event Nusantara. Hingga saat ini, program tersebut telah berlangsung di 15 provinsi dan melibatkan 20.669 pekerja serta 3.936 UMKM dengan nilai perputaran ekonomi mencapai lebih dari Rp 45,57 miliar.
“Event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat. Di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi, dan berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut bergerak,” ujar Widiyanti.
Pemerintah juga memperkuat dukungan kepada daerah melalui program tugas pembantuan yang dilaksanakan di 38 provinsi. Program tersebut mencakup pelatihan keselamatan berwisata, pengembangan konten promosi destinasi, hingga dukungan penyelenggaraan berbagai kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kualitas layanan dan menarik lebih banyak wisatawan.
Widiyanti menekankan bahwa arah pembangunan pariwisata Indonesia ke depan harus semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, kolaborasi dengan DPR, pemerintah daerah, pelaku industri, komunitas, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan sektor pariwisata mampu menjadi penggerak ekonomi yang merata.
“Pekerjaan rumah kita masih besar. Namun arah kita jelas, yaitu menjadikan pariwisata Indonesia tumbuh lebih berkualitas, lebih merata, dan lebih berpihak kepada masyarakat. Pariwisata harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh bersama rakyat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” kata Widiyanti.
