Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai integrasi ekonomi Asia-Pasifik harus memberikan manfaat nyata bagi negara berkembang dan UMKM. Indonesia mendorong penguatan kerja sama perdagangan, transformasi digital, serta reformasi WTO untuk menciptakan pertumbuhan kawasan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan integrasi ekonomi kawasan Asia-Pasifik agar manfaat perdagangan dan perkembangan teknologi tidak hanya dinikmati oleh negara maju. Negara berkembang dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu mendapat kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam rantai nilai regional maupun global.
Hal itu disampaikan Budi dalam Sesi Kedua Pertemuan Tingkat Menteri ke-37 Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC Ministerial Meeting/AMM) yang berlangsung secara daring pada Selasa malam, 3 November 2026. Indonesia menilai penguatan kerja sama regional perlu berjalan seiring dengan pemerataan manfaat ekonomi.
Menurut Budi, integrasi ekonomi yang lebih kuat dapat memperlancar perdagangan dan investasi, meningkatkan konektivitas, serta memperkuat ketahanan rantai pasok. Di sisi lain, transformasi digital, inovasi, dan pengembangan industri hijau membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan pasar baru.
“Indonesia menekankan bahwa berbagai manfaat tersebut harus menjangkau ekonomi berkembang dan UMKM. Kita perlu memperkuat partisipasi mereka dalam rantai nilai regional dan global agar keduanya dapat melangkah melalui cakupan dari lokal menuju global,” kata Budi.
Ia mengatakan Indonesia mendukung pelaksanaan Putrajaya Vision 2040 dan pengembangan Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) sebagai bagian dari upaya membangun integrasi ekonomi kawasan yang lebih dalam.
Untuk mencapai tujuan tersebut, APEC perlu memperkuat kerja sama konkret melalui riset kebijakan, pemetaan pasokan, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas. Berbagai inisiatif itu, menurut Budi, harus mempertimbangkan kebutuhan pasar, memanfaatkan perjanjian perdagangan regional yang telah berjalan, serta memperhatikan perbedaan kapasitas dan prioritas setiap negara anggota.
Pertemuan AMM ke-37 dibuka Menteri Perdagangan Cina Wang Wentao bersama Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Pembahasan tahun ini mencakup penguatan sistem perdagangan dunia, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara aman, peningkatan efisiensi logistik, pemberdayaan UMKM, transisi energi, dan komitmen pemberantasan korupsi.
Para menteri juga meninjau capaian kerja sama ekonomi dalam kerangka Aotearoa Plan of Action selama lima tahun terakhir. Hasil pembahasan tersebut akan dibawa untuk disahkan para pemimpin negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi APEC pada 18–19 November 2026.
Dalam sesi yang sama, Wang menyampaikan tiga usulan untuk memperkuat integrasi ekonomi Asia-Pasifik. Pertama, mempercepat agenda FTAAP melalui pendekatan berbasis pasar, dialog mengenai isu perdagangan baru, penyelarasan aturan, serta pengurangan hambatan perdagangan dan investasi.
Kedua, menjaga kelancaran dan ketahanan rantai pasok industri melalui perbaikan iklim usaha, reformasi berorientasi pasar, keterbukaan investasi, serta peningkatan dialog antara pemerintah dan sektor swasta. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung investasi dan efisiensi perdagangan, termasuk melalui pengembangan AI, digitalisasi perdagangan, dan penggunaan dokumen perdagangan elektronik.
Dorong Reformasi WTO
Selain integrasi ekonomi regional, Indonesia menyoroti pentingnya memulihkan kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral melalui reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Budi mengatakan Indonesia mendukung WTO sebagai lembaga yang digerakkan oleh anggota (member-driven) dan berlandaskan konsensus. Indonesia juga mendorong agar perlakuan khusus dan berbeda (Special and Differential Treatment/S&DT) bagi negara berkembang tetap menjadi bagian penting dalam sistem perdagangan multilateral.
Salah satu agenda yang dinilai mendesak adalah pemulihan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat (two-tier) di WTO. Mekanisme tersebut diperlukan untuk memperkuat kepercayaan terhadap sistem perdagangan internasional sekaligus memastikan aturan perdagangan dapat ditegakkan.
Indonesia juga berpandangan bahwa kebijakan WTO mengenai perikanan, pertanian, dan perdagangan elektronik perlu menyeimbangkan kepentingan keberlanjutan dengan kebutuhan pembangunan. Kebijakan tersebut juga harus melindungi ketahanan pangan dan memberikan ruang kebijakan yang memadai bagi negara berkembang.
“APEC dapat melengkapi berbagai upaya ini melalui kerja sama praktis dan dialog,” ujar Budi.
APEC merupakan forum kerja sama ekonomi regional yang beranggotakan 21 ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Kerja sama ini mencakup perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berbeda dengan organisasi perdagangan yang memiliki aturan mengikat, keputusan APEC bersifat sukarela dan tidak mengikat (non-binding). Meski demikian, forum ini memiliki peran politis sebagai wadah koordinasi dan pembentukan komitmen bersama di antara para anggotanya.
Anggota APEC terdiri atas Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.
