Pemerintah terus memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Langkah itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.
Muhaimin mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap penguatan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah, kata dia, akan melanjutkan berbagai program pemberdayaan yang selama ini dijalankan kementerian dan lembaga.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan,” ujar Muhaimin dalam keterangannya.
Menurut Muhaimin, pemerintah juga mendorong kementerian, lembaga, hingga badan usaha milik negara memanfaatkan aset dan ruang yang belum optimal untuk mendukung promosi UMKM. Pemanfaatan tersebut mencakup penyediaan lokasi pemasaran, ruang pamer produk, hingga festival UMKM.
Selain itu, pemerintah berencana menambah anggaran khusus untuk mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Muhaimin mengatakan dirinya mengusulkan tambahan anggaran tidak kurang dari Rp1 triliun untuk mendukung berbagai program penguatan usaha kecil dan menengah.
“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita,” kata dia.
Pemerintah juga akan terus memperkuat akses pembiayaan melalui skema kredit yang lebih mudah, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Di sektor perlindungan sosial, Muhaimin mengungkapkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk program perlindungan sosial kini mencapai Rp508,2 triliun. Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
“Hari ini APBN kita sudah sampai angka 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita,” ujar Muhaimin.
Menurut dia, pemerintah juga berupaya memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran melalui integrasi data penerima manfaat. Seluruh kementerian dan lembaga diminta menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penyaluran program pemerintah.
“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” katanya.
Muhaimin menambahkan pemerintah telah menetapkan 88 kabupaten dan kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan. Langkah tersebut diarahkan untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026 dan menurunkan tingkat kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.
“Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini nol persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” ujar Muhaimin.
