Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian nasional tidak berarti mengurangi ruang bagi sektor swasta. Pemerintah justru membutuhkan dunia usaha yang kuat, inovatif, dan mampu bergerak bersama negara untuk menciptakan kemakmuran nasional.
Hal itu disampaikan Presiden dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
“Kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis, penuh inovasi, penuh inisiatif, dan memiliki kemampuan manajerial yang baik,” ujar Prabowo.
Presiden mengatakan arah pembangunan ekonomi Indonesia akan tetap berlandaskan konsep ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah. Menurut dia, model tersebut mengambil unsur terbaik dari sistem sosialisme dan kapitalisme dengan tetap menempatkan keadilan sosial, pemerataan, gotong royong, dan asas kekeluargaan sebagai fondasi utama.
“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” kata Prabowo.
Dalam konsep tersebut, negara tetap hadir melalui perlindungan dan pengawasan terhadap kepentingan rakyat. Namun, di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan pelaku usaha yang memiliki keberanian mengambil risiko, kemampuan manajerial, serta daya inovasi tinggi.
Prabowo juga menekankan pentingnya mencetak generasi baru pengusaha nasional, terutama dari kalangan anak muda. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan pendidikan kewirausahaan agar generasi muda tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal atau menjadi aparatur negara.
Menurut Presiden, dukungan terhadap startup dan perusahaan rintisan juga perlu diperkuat melalui akses pembiayaan yang lebih terbuka.
“Kita harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo meminta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengkritik pola penyaluran kredit yang dinilai terlalu banyak mengalir kepada kelompok usaha besar yang sudah mapan.
“Saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Jangan dia lagi, dia lagi, yang dikasih kredit orang yang sudah kaya,” kata Presiden.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti persoalan birokrasi dan lambannya proses perizinan usaha yang dinilai menghambat iklim investasi nasional. Ia meminta reformasi birokrasi dilakukan secara serius agar dunia usaha tidak terbebani proses administratif yang panjang maupun praktik pungutan liar.
“Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu, kenapa kita izinnya dua tahun? Memalukan,” ujarnya.
Presiden menegaskan hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, UMKM, buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat harus dibangun dalam semangat kerja sama nasional. Menurut dia, kolaborasi seluruh elemen bangsa menjadi kunci menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merata.
“Kalau kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, pemerintah pusat, pemerintah daerah semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa,” kata Prabowo.
