Pemerintah memperkuat pengembangan industri kerajinan nasional melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) industri kecil dan menengah (IKM) di berbagai daerah. Upaya itu dilakukan seiring meningkatnya kinerja ekspor produk kerajinan Indonesia dalam dua tahun terakhir.
Kementerian Perindustrian mencatat nilai ekspor produk kerajinan pada 2025 mencapai US$ 806,63 juta atau naik 15,46 persen dibanding 2024 yang sebesar US$ 698,62 juta. Kenaikan tersebut dinilai menjadi sinyal positif meningkatnya daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar global.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah terus mendorong penguatan sektor kerajinan berbasis kearifan lokal melalui pembinaan berkelanjutan, mulai dari standardisasi hingga perluasan akses pasar.
“Penguatan industri kerajinan berbasis kearifan lokal merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri sekaligus memberdayakan sumber daya manusia industri di daerah,” kata Agus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 30 April 2026.
Menurut Agus, sektor kerajinan tidak hanya berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, tetapi juga menjadi salah satu produk unggulan nasional yang memiliki potensi besar di pasar internasional.
Penguatan SDM industri dilakukan melalui Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian. Balai yang berbasis di Yogyakarta itu secara konsisten menggelar program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku IKM kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia.
Kepala BSKJI Emmy Suryandari mengatakan pendekatan yang diterapkan saat ini mengusung konsep one stop service untuk sektor kerajinan dan batik.
“Kami tidak hanya memberikan pelatihan teknis produksi, tetapi juga layanan sertifikasi produk, sertifikasi kompetensi SDM, sertifikasi sistem manajemen mutu, sertifikasi halal, hingga sertifikasi industri hijau,” ujar Emmy.
Program peningkatan kapasitas tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta sektor swasta melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Sementara itu, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik, Zya Labiba, mengatakan pelatihan yang diselenggarakan mencakup berbagai subsektor kerajinan, mulai dari batik, anyaman serat alam, bambu, rotan, ukir kayu, hingga wastra seperti tenun, tritik, jumputan, dan ecoprint.
Menurut Zya, dalam satu dekade terakhir balai tersebut telah melatih sekitar 11.939 SDM industri dari berbagai wilayah Indonesia. “Capaian ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata dia.
Pada April 2026, BBSPJIKB kembali menjalankan sedikitnya lima program pendampingan bekerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah, antara lain Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kendal, Kabupaten Ponorogo, hingga Kabupaten Manokwari di Papua Barat.
Kementerian Perindustrian menilai penguatan kualitas SDM menjadi faktor penting agar pelaku IKM kerajinan dapat naik kelas dan bersaing di pasar global. Selain kualitas produk, pelaku usaha juga didorong untuk memenuhi berbagai standar sertifikasi yang kini menjadi tuntutan pasar ekspor.
Ke depan, pemerintah berencana memperluas jangkauan pembinaan agar industri kerajinan di daerah dapat tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah persaingan global yang semakin ketat.
