Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah secara simbolis di KDKMP Nglawak, Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah menyebut peresmian tersebut sebagai tonggak penting pembangunan ekonomi berbasis desa melalui gerakan koperasi.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menilai peresmian ribuan koperasi dalam waktu singkat menjadi pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Ia mengatakan program tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah membangun ekosistem koperasi secara masif hanya dalam kurun tujuh bulan sejak pembangunan fisik dimulai pada November 2025.
“Saya kira hari ini adalah hari yang cukup penting,” ujar Prabowo. Menurut dia, keberadaan KDKMP diharapkan menjadi fondasi penguatan ekonomi desa sekaligus mempertegas peran koperasi sebagai instrumen utama pembangunan nasional.
Prabowo menegaskan program koperasi itu akan diintegrasikan dengan sejumlah program pemerintah lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Integrasi tersebut, kata dia, diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi ekonomi desa.
“Melalui KDKMP nanti akan kita sediakan kredit murah untuk rakyat,” kata Prabowo.
Ia juga meminta sinergi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat agar KDKMP dapat berkembang menjadi program strategis nasional. Menurut dia, koperasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia sesuai amanat konstitusi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peresmian tahap pertama itu menjadi awal penguatan ekosistem KDKMP secara nasional. Pemerintah, kata Ferry, menargetkan peresmian lanjutan hingga puluhan ribu unit koperasi pada tahap berikutnya.
“Nanti di bulan Agustus 2026, meskipun Bapak Presiden menyampaikan akan diresmikan lagi 20 ribu KDKMP, kami akan berusaha maksimal untuk lebih dari target tersebut,” ujar Ferry.
Menurut Ferry, saat ini pembangunan hampir 9.200 unit KDKMP telah selesai 100 persen. Namun, berdasarkan arahan Presiden, pemerintah memilih meresmikan lebih dahulu 1.061 unit sebagai tahap awal operasionalisasi.
Ia menilai kehadiran koperasi tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi rakyat berbasis desa. KDKMP nantinya juga akan berfungsi sebagai offtaker berbagai produk masyarakat, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan hingga kuliner.
Selain menyerap produk desa, koperasi juga akan berperan dalam distribusi sembako dan barang subsidi lainnya kepada masyarakat.
Ferry mengakui masih terdapat sejumlah kendala pembangunan di beberapa daerah, terutama wilayah yang memiliki keterbatasan lahan di bawah ketentuan minimal 1.000 meter persegi. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah tengah mengkaji pembangunan fasilitas koperasi secara vertikal.
“Kami sedang mempertimbangkan memberikan pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk lokasi tanah yang kurang dari seribu meter,” katanya.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan optimistis target pembangunan 30 ribu unit KDKMP dapat tercapai dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Sementara itu, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita mengatakan pembangunan fisik KDKMP di wilayah Jawa secara umum berjalan tanpa hambatan berarti. Kendala justru ditemukan di daerah terpencil seperti Papua yang memiliki keterbatasan sumber daya dan akses transportasi darat.
