Selama tiga hari pelaksanaan, GPFE 2026 menghadirkan berbagai agenda, mulai dari pameran business-to-government (B2G), business matching, seminar, diskusi panel, hingga lokakarya. Seluruh rangkaian kegiatan diarahkan untuk mendorong efisiensi belanja pemerintah, mempercepat transformasi digital sistem pengadaan, serta memperkuat penggunaan produk dalam negeri.
Forum ini dirancang sebagai ekosistem terpadu yang mempertemukan kebutuhan instansi pemerintah dengan solusi inovatif dari para penyedia barang dan jasa terbaik di Indonesia. Melalui forum tersebut, pengadaan pemerintah diharapkan mampu mendukung prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, khususnya di sektor ketahanan pangan, energi, dan penguatan ekonomi nasional.
Direktur Feraco Event Organizer, Moch. Ruslim, mengatakan penyelenggaraan GPFE yang memasuki tahun ke-11 bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bentuk komitmen berkelanjutan untuk membangun ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang semakin transparan, akuntabel, efisien, dan inklusif.
“Selama lebih dari satu dekade, pameran dan forum ini telah menjadi ruang strategis yang menjembatani pemerintah sebagai pembeli dengan pelaku usaha nasional sebagai penyedia,” kata Ruslim saat pembukaan acara.
GPFE menjadi wadah untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan inovasi yang dikembangkan pelaku usaha. Karena itu, ia berharap forum ini tidak hanya melahirkan diskusi yang konstruktif, tetapi juga menghasilkan kolaborasi bisnis yang saling menguntungkan antara instansi pemerintah dan peserta pameran.
“Kami berharap kesempatan ini dimanfaatkan untuk saling berbagi pengetahuan, memperluas jejaring, dan menemukan inovasi produk maupun jasa terbaik yang mampu menjawab kebutuhan pengadaan publik,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Patria Susantosa, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa kini memiliki peran strategis sebagai ujung tombak keberhasilan berbagai program prioritas pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pengadaan barang dan jasa tidak lagi diposisikan sebagai proses administratif belaka, melainkan instrumen strategis penentu keberhasilan pembangunan nasional, mendorong kemandirian industri, serta mempercepat inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Patria.
LKPP mendorong seluruh instansi pemerintah mempercepat transisi dari digitalisasi parsial menuju pengadaan digital secara menyeluruh. Dengan pemanfaatan data yang terintegrasi secara real time, proses pengambilan kebijakan pengadaan dapat dilakukan lebih akurat, mulai dari analisis belanja (spending analysis), penilaian rekam jejak penyedia, hingga penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Patria menambahkan, LKPP juga tengah menyempurnakan proses bisnis e-Katalog melalui pengembangan Master Product. Langkah tersebut ditujukan untuk mewujudkan sistem pengadaan yang lebih cepat, lebih tepat, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat.
Pada pembukaan acara, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah DIY Rosdiana Puji Lestari membacakan sambutan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang berhalangan hadir.
Dalam sambutannya, Sri Sultan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi daerah, bukan sekadar proses administratif. Menurut dia, setiap belanja pemerintah harus memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sultan juga menegaskan komitmen DIY sebagai pelopor pengadaan barang dan jasa berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam sistem belanja pemerintah. Saat ini, Pemerintah Daerah DIY tengah menyusun Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan 2026–2027 untuk memastikan kebijakan tersebut menjadi bagian dari tata kelola pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Penyelenggaraan Government Procurement Forum & Expo 2026 diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat sistem pengadaan nasional yang lebih modern, efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Selain menjadi ajang promosi berbagai solusi pengadaan, forum ini juga diharapkan melahirkan kerja sama konkret yang mampu meningkatkan kualitas belanja pemerintah sebagai salah satu penggerak utama pembangunan nasional dan daerah
