Pemerintah menargetkan penurunan suku bunga pinjaman program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dari 24 persen menjadi 8 persen mulai pekan kedua November 2026. Kebijakan yang dikelola PT Permodalan Nasional Madani (PNM) itu ditujukan untuk meringankan beban pembiayaan perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha produktif.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan penerapan suku bunga baru tersebut telah melalui tahap uji coba terhadap sekitar 2.000 nasabah PNM. Peserta uji coba dipilih dengan mempertimbangkan kepadatan debitur di Pulau Jawa serta tingkat kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Alhamdulillah, penurunan bunga pinjaman PNM Mekaar dari 24 persen menjadi delapan persen insyaallah berlaku mulai minggu kedua November ini,” kata Maman seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 2 November 2026.
Menurut Maman, hasil uji coba telah dievaluasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan BUMN, PNM, dan BRI. Secara administratif, pelaksanaan kebijakan itu tinggal menunggu penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian UMKM sebagai kuasa pengguna anggaran dan PNM sebagai pelaksana program.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2,6 triliun untuk subsidi bunga hingga akhir Desember 2026. Namun, Maman mengatakan pemerintah masih akan menghitung jumlah nasabah yang dapat dijangkau dengan anggaran tersebut, mengingat waktu pelaksanaan pada tahun ini tersisa sekitar dua bulan.
Penurunan bunga pinjaman menjadi 8 persen itu, kata Maman, akan diberlakukan secara permanen. Pemerintah berharap kebijakan tersebut memperluas akses pembiayaan dengan biaya lebih terjangkau bagi perempuan prasejahtera sekaligus membantu pengembangan usaha mereka.
PNM, sebagai anak perusahaan BRI, menyatakan siap menjalankan kebijakan pembiayaan dengan suku bunga baru tersebut.
Perubahan suku bunga PNM Mekaar mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera yang diundangkan pada 5 Agustus 2026. Adapun mekanisme subsidi bunga diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2026.
