Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman meminta kepentingan pengusaha UMKM diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Regulasi yang terakhir diperbarui pada 1987 itu diharapkan membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk terlibat dalam ekosistem dunia usaha nasional.
Maman mengatakan Kementerian UMKM siap mendukung percepatan pembahasan revisi undang-undang tersebut. Menurut dia, aturan baru perlu mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok pengusaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan besar.
“Kami perlu bersama-sama dengan Kadin untuk mendukung percepatan pembahasan Undang-Undang Kadin ini dalam rangka membangun pertumbuhan para pengusaha di Tanah Air, termasuk usaha mikro, kecil, menengah, serta usaha besar,” kata Maman seusai bertemu dengan pengurus Kadin di Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Maman adalah kesempatan bagi pengusaha mikro untuk menjadi anggota Kadin tanpa dikenakan iuran. Ia menilai keanggotaan tersebut dapat mempertemukan pelaku usaha kecil dengan jaringan kemitraan yang selama ini lebih banyak diakses pengusaha besar.
“Semangatnya adalah memasukkan mereka ke dalam satu ekosistem kemitraan. Sehingga pengusaha-pengusaha besar yang selama ini ada di Kadin bisa ikut berpartisipasi mendorong usaha-usaha mikro agar tumbuh dan berkembang,” ujarnya.
Maman juga meminta pola pembinaan dan pelayanan Kadin disesuaikan dengan karakteristik usaha mikro. Pendampingan, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas kewirausahaan dinilai perlu menjadi bagian dari manfaat keanggotaan.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan pengusaha UMKM yang bergabung tidak akan dikenakan biaya keanggotaan. Kadin, kata dia, ingin memperluas akses pelaku usaha kecil terhadap pembiayaan, pasar, dan teknologi.
“Tujuannya adalah agar mereka memiliki kapasitas lebih, mendapatkan akses pendanaan, akses pasar, dan akses teknologi. Itulah peran Kadin, bagaimana yang besar bisa membantu yang baru mulai,” kata Anindya.
Revisi UU Kadin diharapkan menjadi landasan bagi perluasan partisipasi UMKM dalam organisasi dunia usaha tersebut. Namun, keterlibatan pengusaha mikro tidak hanya bergantung pada terbukanya keanggotaan, melainkan juga pada bentuk pendampingan dan akses kemitraan yang dapat mereka peroleh.
