Pemerintah mengklaim sektor pariwisata menunjukkan pertumbuhan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kementerian Pariwisata mencatat sektor ini menyerap 25,91 juta tenaga kerja pada 2025, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto mencapai 4,78 persen atau Rp 1.138,9 triliun.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan pertumbuhan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan, tetapi juga dari dampaknya terhadap ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah. “Dua tahun terakhir, pariwisata Indonesia terus bertumbuh. Tahun 2025 menjadi salah satu tahun penting bagi pertumbuhan pariwisata Indonesia dan momentum itu berlanjut hingga 2026,” kata Widiyanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.
Data Kementerian Pariwisata menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025 mencapai 15,39 juta, naik 10,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun perjalanan wisatawan nusantara menembus 1,2 miliar perjalanan. Hingga Agustus 2026, kunjungan wisatawan asing tercatat 10,58 juta, sedangkan perjalanan wisatawan domestik mencapai 842,15 juta.
Pemerintah juga menyoroti pertumbuhan kunjungan di luar destinasi utama. Pada triwulan pertama 2026, kunjungan wisatawan mancanegara ke Manado-Likupang meningkat 60,42 persen dan ke Danau Toba 33,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk wisatawan nusantara, perjalanan ke Danau Toba tumbuh 106,68 persen, sementara kawasan Lombok-Gili Tramena naik 75,45 persen.
Di sisi ekonomi, investasi pariwisata pada 2025 mencapai Rp 73,56 triliun. Pada semester pertama 2026, nilainya tercatat Rp 39,68 triliun. Pemerintah menyebut investasi di kawasan ekonomi khusus pariwisata juga membuka lapangan kerja baru. Namun, angka investasi dan kunjungan tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan seberapa merata manfaatnya bagi pekerja dan usaha kecil di setiap daerah.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan desa wisata dan penyelenggaraan acara menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat ekonomi. Hingga September 2026, lebih dari 6.300 desa wisata tercatat dalam Jaringan Desa Wisata. Pemantauan kementerian di 66 desa menunjukkan pendapatan dari pariwisata meningkat dari Rp 46,05 miliar pada 2024 menjadi Rp 59,7 miliar pada 2025.
Menurut data yang sama, jumlah pekerja lokal di desa-desa tersebut naik 53,34 persen menjadi 4.959 orang. Kunjungan wisatawan asing bertambah menjadi 74.409, sementara perjalanan wisatawan domestik meningkat menjadi sekitar 2,25 juta. Cakupan pemantauan yang terbatas pada 66 desa perlu diperhatikan saat menilai dampaknya terhadap desa wisata secara nasional.
Pemerintah juga mengaitkan pertumbuhan sektor ini dengan penyelenggaraan acara. Kementerian Pariwisata menyatakan telah mendukung 377 acara sepanjang 2025 hingga September 2026. Kajian terhadap 354 acara memperkirakan perputaran ekonomi mencapai Rp 45,9 triliun dari 23,91 juta pengunjung. Angka tersebut mencakup kegiatan seperti Karisma Event Nusantara, pertemuan bisnis, serta acara internasional.
Di sisi lain, pemerintah berupaya menata usaha akomodasi dan meningkatkan standar layanan. Hingga 23 September 2026, sebanyak 113.692 unit usaha akomodasi jangka pendek tercatat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), bertambah 44.852 unit dibandingkan saat program dimulai pada Maret 2025. Kementerian juga melakukan pembinaan di tujuh provinsi, bekerja sama dengan sembilan platform perjalanan daring, dan menggelar pelatihan bagi 1.553 pelaku usaha serta operator.
Widiyanti menyatakan penataan usaha dibutuhkan untuk menciptakan persaingan yang lebih adil, melindungi wisatawan, dan meningkatkan penerimaan daerah. Pemerintah juga menyebut sejumlah program pendukung, termasuk insentif pajak penghasilan bagi pekerja pariwisata berpenghasilan hingga Rp 10 juta per bulan, potongan harga transportasi pada periode liburan, serta program magang nasional.
Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional juga tercermin dalam penerimaan devisa. Pada 2025, devisa dari sektor ini mencapai US$ 18,27 miliar, naik 9,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada semester pertama 2026, nilainya tercatat US$ 8,43 miliar, meningkat 2,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Pemerintah menyebut capaian tersebut sebagai bukti peran pariwisata dalam menggerakkan ekonomi nasional. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan kunjungan, investasi, dan devisa beriringan dengan peningkatan kualitas pekerjaan, keberlanjutan destinasi, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
