Indonesia mendorong kebudayaan tidak lagi ditempatkan sebagai sektor pelengkap dalam agenda pembangunan global. Pemerintah mengusulkan agar kebudayaan menjadi tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan internasional setelah 2030.
Usulan itu disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam XI BRICS Culture Ministers’ Meeting di Bhopal, Madhya Pradesh, India, Sabtu, 8 Agustus 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di bawah keketuaan India dengan tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.
Menurut Fadli, berbagai persoalan yang dihadapi dunia memperlihatkan bahwa kebudayaan memiliki peran lebih besar daripada sekadar unsur pendukung pembangunan. Disrupsi teknologi, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan fragmentasi sosial membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi dan teknologi.
Kebudayaan, kata Fadli, dapat menjadi fondasi untuk memperkuat ketangguhan masyarakat, mendorong inovasi, memperkuat kohesi sosial, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Indonesia mengusulkan empat agenda utama dalam penguatan kerja sama kebudayaan BRICS. Pertama, memperkuat pelindungan warisan budaya, termasuk kerja sama pengembalian dan restitusi benda budaya.
Kedua, memperkuat industri budaya dan kreatif dengan menempatkan seniman dan kreator sebagai pusat ekosistem. Hal tersebut mencakup pelindungan hak kekayaan intelektual serta pemberian remunerasi yang adil bagi para kreator.
Agenda ketiga adalah pelindungan sistem pengetahuan tradisional dengan memastikan masyarakat dan para pemegang pengetahuan tetap terlibat dalam prosesnya. Adapun agenda keempat adalah mendorong kebudayaan menjadi tujuan tersendiri dalam pembangunan global pasca-2030.
“Komitmen yang telah disepakati perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Kerja sama BRICS harus menjadi jembatan yang menghubungkan para kreator, masyarakat, institusi, dan generasi mendatang,” kata Fadli.
Dorongan Indonesia itu mendapat ruang dalam Declaration of the XI BRICS Culture Ministers’ Meeting. Deklarasi tersebut memuat sejumlah komitmen bersama untuk memperkuat industri budaya dan kreatif, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual dan remunerasi yang adil bagi kreator.
Negara-negara BRICS juga menaruh perhatian pada pemanfaatan kecerdasan artifisial di bidang kebudayaan. Penggunaan teknologi tersebut didorong agar berlangsung secara etis, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati keberagaman budaya.
Persoalan warisan budaya juga menjadi bagian penting deklarasi. Negara-negara BRICS mendorong penguatan dokumentasi dan penelitian provenans, termasuk kerja sama pengembalian serta restitusi benda budaya.
Kerja sama antarmuseum, perpustakaan, arsip, pusat manuskrip, dan lembaga kebudayaan lainnya juga akan diperkuat. Di saat yang sama, sistem pengetahuan tradisional didorong untuk mendapat perlindungan dan promosi dengan melibatkan masyarakat pemilik pengetahuan tersebut.
Yang tak kalah penting, deklarasi tersebut menyatakan bahwa kebudayaan perlu dipertimbangkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan internasional pada masa mendatang. Posisi itu memperkuat gagasan bahwa kebudayaan bukan semata sektor pendukung, melainkan bagian strategis dari agenda pembangunan global.
Pertemuan di Bhopal dihadiri negara anggota BRICS, yakni India, Indonesia, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Brasil, Ethiopia, Cina, Rusia, dan Iran. Sejumlah negara mitra BRICS juga hadir, antara lain Kuba, Belarus, Thailand, dan Kazakhstan.
Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian BRICS Culture Track 2026 yang membahas sejumlah isu, mulai dari industri budaya dan kreatif, hak cipta dan kecerdasan artifisial, pelindungan serta pengembalian benda budaya, hingga hubungan kebudayaan dengan pembangunan berkelanjutan.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam BRICS menjadi bagian dari upaya memperluas diplomasi kebudayaan. Pemerintah menargetkan kerja sama internasional di bidang kebudayaan tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi seniman, kreator, pelaku budaya, institusi, dan masyarakat.
Indonesia juga menekankan agar kesepakatan internasional dapat diwujudkan dalam program yang konkret, inklusif, dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
