Kementerian Pariwisata memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam pengembangan pariwisata tematik nasional guna meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026 yang digelar di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Rakornas menghadirkan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan program pembangunan sektor pariwisata berkelanjutan, mulai dari investasi, kesehatan, olahraga, kebudayaan, hingga pengembangan desa wisata.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, mengatakan investasi menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Menurut dia, realisasi investasi sektor pariwisata terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2023 nilai investasi sektor pariwisata tercatat sebesar Rp45,23 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp47,08 triliun pada 2024 dan melonjak menjadi Rp72,42 triliun pada 2025. Sementara pada triwulan pertama 2026 realisasi investasi telah mencapai Rp25,34 triliun.
“Ini menunjukkan sektor pariwisata masih menjadi salah satu sektor yang menarik bagi investor,” kata Riyatno.
BKPM, kata dia, juga terus melakukan penyederhanaan perizinan usaha serta pemberian berbagai fasilitas insentif guna mendukung iklim investasi pariwisata. Pemerintah juga memastikan implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 tidak akan membebani pelaku usaha selama tidak ada perubahan kegiatan bisnis.
Dari sektor kesehatan, Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, dr. Yanti Herman, menyoroti pentingnya integrasi layanan kesehatan dengan sektor pariwisata melalui pengembangan wisata kesehatan atau medical tourism.
Menurut Yanti, penguatan rumah sakit unggulan, fasilitas kesehatan di destinasi wisata prioritas, serta dukungan infrastruktur dan hospitalitas dapat meningkatkan citra Indonesia sebagai destinasi wisata kesehatan regional.
“Irisannya adalah wisata kesehatan yang tujuannya selain meningkatkan devisa juga memperkuat citra Indonesia di tingkat global,” ujarnya.
Pengembangan wisata olahraga juga menjadi perhatian dalam Rakornas tersebut. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Suyadi Prawiro, mengatakan industri sport tourism global memiliki potensi ekonomi sangat besar.
Berdasarkan data UN Tourism, nilai industri wisata olahraga diproyeksikan mencapai hampir 600 miliar dolar AS dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 8 persen per tahun.
Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pembentukan Asian Marathon Series yang akan digelar di negara-negara Asia Tenggara. Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memanfaatkan agenda tersebut sebagai penggerak wisata berbasis olahraga.
Dari sektor kebudayaan, Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan, Agus Widyatmoko, menekankan pentingnya transformasi situs cagar budaya menjadi living heritage atau warisan budaya hidup yang aktif dimanfaatkan masyarakat.
Ia mencontohkan pengembangan kawasan Candi Borobudur sebagai pusat wisata religi Buddha serta penguatan kawasan Candi Prambanan melalui pertunjukan seni Ramayana dan aktivitas budaya lainnya.
“Cagar budaya tidak hanya dilindungi agar tidak rusak, tetapi juga perlu dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya,” kata Agus.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sadtata Noor Adirahmanta, menilai pendekatan konservasi kini perlu lebih melibatkan masyarakat sekitar kawasan melalui konsep Citizen Science.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi sekaligus mendukung aktivitas wisata alam berbasis komunitas.
Di sisi lain, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menilai pengembangan desa wisata masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kualitas sumber daya manusia, akses pasar, hingga promosi digital.
Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, Theresia Julia, mengatakan penguatan desa wisata perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan kapasitas masyarakat, serta integrasi program pembangunan dari pusat hingga desa.
“Pengembangan desa berkelanjutan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan membangun desa dari bawah,” ujarnya.
Rakornas Pariwisata 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat investasi, budaya, olahraga, kesehatan, dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
