Kepengurusan BPD ASEPHI Aceh belum berjalan efektif, sehingga koordinasi organisasi dan pelaksanaan program terkendala. Di sisi lain, pelaku kerajinan menghadapi tingginya biaya pameran, keterbatasan kapasitas produksi, serta akses pasar yang belum optimal. BPP ASEPHI mendorong pembenahan legalitas dan manajemen organisasi, pengembangan produk, serta penguatan jejaring pemasaran untuk mengoptimalkan potensi kerajinan Aceh.
Badan Pengurus Daerah (BPD) ASEPHI Aceh menghadapi sejumlah persoalan organisasi yang berdampak pada pelaksanaan program dan pengembangan usaha anggotanya. Kepengurusan yang belum berjalan efektif membuat koordinasi internal, komunikasi dengan pemerintah daerah, hingga upaya memperluas pasar produk kerajinan belum dapat dilakukan secara maksimal.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat daring antara BPP ASEPHI dengan BPD Aceh yang membahas kondisi organisasi, kendala pelaku usaha, serta peluang pengembangan kerajinan daerah. Pertemuan ini menjadi ruang bagi pengurus daerah untuk menyampaikan kebutuhan dan hambatan sekaligus merumuskan langkah pembenahan bersama.
Sekretaris BPD ASEPHI Aceh, Fahraniza, yang akrab disapa Dara, menjelaskan bahwa belum optimalnya aktivitas organisasi menjadi salah satu tantangan utama. Kondisi tersebut menghambat komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan program kerja, termasuk hubungan dengan pemerintah serta pemangku kepentingan daerah.
Menurut Dara, persoalan organisasi turut memengaruhi keaktifan anggota dan kemampuan BPD dalam memberikan arahan maupun menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai program pengembangan.
BPD ASEPHI Aceh memiliki sekitar 11 anggota. Namun, keterbatasan koordinasi dan belum optimalnya kepengurusan membuat partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi masih perlu ditingkatkan. Karena itu, pembenahan manajemen dinilai menjadi langkah awal agar organisasi kembali berfungsi dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
Di tengah persoalan organisasi, Aceh memiliki potensi kerajinan yang beragam dan dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Potensi tersebut mencakup sulam dan bordir, tenun, anyaman berbahan alam, produk kuliner, minyak kasturi, hingga parfum lokal.
Wakil Ketua Umum I BPP ASEPHI Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Regional dan Internasional, Baby Jurmawati, menilai kekayaan produk dan budaya Aceh dapat menjadi modal untuk memperkuat ekonomi kerajinan daerah. Namun, pengembangannya membutuhkan dukungan kelembagaan, kerja sama lintas sektor, serta program yang berkelanjutan.
Menurut Baby, pelaku usaha perlu kembali membangun hubungan dengan pemerintah daerah, Dekranasda, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dapat membuka peluang pembinaan, promosi, pengembangan produk, hingga akses terhadap program pemberdayaan usaha.
Ia juga mendorong pengembangan potensi lokal melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, termasuk peluang menjadikan Banda Aceh sebagai kota parfum. Inisiatif tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan identitas produk daerah sekaligus mendorong pengembangan minyak kasturi dan parfum lokal.
Pengembangan potensi kerajinan Aceh, menurutnya, perlu disertai upaya memperkuat ikon budaya daerah dan membangun kebijakan yang mendukung pertumbuhan pelaku usaha.
Selain persoalan organisasi, tingginya biaya mengikuti pameran menjadi tantangan bagi pelaku kerajinan Aceh untuk memperluas pasar.
Aldian, dari BPD ASEPHI Aceh, menyoroti besarnya biaya transportasi dan akomodasi yang harus ditanggung pelaku usaha ketika mengikuti pameran, termasuk INACRAFT di Jakarta.
Bagi UMKM daerah, biaya perjalanan, pengiriman produk, dan penginapan menjadi beban tersendiri. Kondisi tersebut membatasi kemampuan pelaku usaha untuk mengikuti pameran secara rutin, meskipun kegiatan tersebut dapat menjadi sarana memperkenalkan produk dan menjangkau konsumen baru.
Aldian juga menyoroti jadwal pameran yang terlalu berdekatan. Jarak waktu yang pendek antarpameran berpotensi membuat pelaku usaha kesulitan menyiapkan produk sekaligus mengatur biaya keikutsertaan.
Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi promosi yang lebih terencana, termasuk mempertimbangkan kemampuan produksi, kebutuhan biaya, dan potensi pasar sebelum mengikuti kegiatan pameran.
Bagi pelaku usaha Aceh, perluasan pasar tidak cukup hanya mengandalkan keikutsertaan dalam pameran di Jakarta. Pengembangan pemasaran regional dan digital dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan konsumen dengan biaya yang lebih terukur.
Vonna, anggota BPD ASEPHI Aceh, yang memperkenalkan usaha Fona Non Cola dengan produk berbasis busana tradisional Aceh, menjelaskan bahwa proses produksi masih banyak mengandalkan pengerjaan manual.
Pembuatan produk dengan teknik tangan membutuhkan waktu dan keterampilan khusus. Kondisi tersebut membuat kapasitas produksi terbatas, terutama ketika pelaku usaha menerima pesanan dalam jumlah besar atau produk dengan motif dan pengerjaan yang lebih kompleks.
Keterbatasan sumber daya manusia turut memengaruhi kemampuan memenuhi permintaan pasar. Pengembangan produk dengan tingkat kerumitan tinggi membutuhkan tenaga terampil, waktu pengerjaan, dan pengelolaan produksi yang lebih baik.
Selain itu, ketergantungan pada bahan baku dari Jakarta menjadi kendala dalam menjaga kelancaran produksi. Pelaku usaha perlu mengatur pengadaan bahan agar proses pengerjaan tidak terhambat, terutama ketika bahan yang dibutuhkan belum tersedia di daerah.
Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas produksi, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, dan pengembangan jaringan pemasok bahan baku.
Pengembangan produk juga perlu memperhatikan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi permintaan pasar, baik dari segi kualitas, jumlah, maupun ketepatan waktu.
Pemasaran Digital dan Pengembangan Produk
Untuk memperluas akses pasar, BPP ASEPHI mendorong peningkatan kemampuan anggota dalam memanfaatkan teknologi digital.
Wakil Ketua Umum II BPP ASEPHI Bidang Digital & IT, Muchamad Ali Jufry, mengusulkan pelatihan pemasaran digital bagi anggota melalui platform seperti Tokopedia dan TikTok Shop.
Program tersebut direncanakan menyasar sekitar 100 peserta. Pelatihan diharapkan membantu pelaku kerajinan memahami pemasaran melalui kanal digital, memperkenalkan produk kepada konsumen yang lebih luas, serta meningkatkan kemampuan mengelola penjualan secara daring.
Pemanfaatan platform digital dinilai dapat menjadi alternatif promosi bagi pelaku usaha yang menghadapi keterbatasan biaya mengikuti pameran. Namun, keberhasilan pemasaran digital juga membutuhkan kesiapan produk, kemampuan mengelola pesanan, dan konsistensi dalam memenuhi permintaan konsumen.
Selain pemasaran, pengembangan produk menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan daya saing. Pelaku usaha perlu mengembangkan desain, kualitas, dan karakter produk agar memiliki nilai tambah serta mampu menjangkau segmen pasar yang lebih luas.
Dalam pembahasan mengenai pengembangan parfum lokal, Muchamad Ali Jufry juga menyoroti peluang mengangkat potensi Aceh melalui produk berbasis minyak kasturi dan parfum. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat identitas produk, meningkatkan kemampuan pemasaran, serta membangun kerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait.
Wakil Ketua Umum IV BPP ASEPHI Bidang Promosi dan Pengembangan Produk, Emirita L.N. Pratiwi, mengusulkan pembentukan jaringan pemasaran kerajinan antardaerah di Sumatera.
Jaringan tersebut diharapkan menghubungkan pelaku usaha dari Aceh hingga Lampung sehingga pemasaran tidak hanya bergantung pada Jakarta.
Menurut Pratiwi, kerja sama regional dapat membuka peluang bagi produk kerajinan Aceh untuk diperkenalkan di berbagai daerah. Selain memperluas jangkauan pasar, jejaring antardaerah juga dapat memperkuat hubungan antar-pelaku usaha dan mendorong pertukaran informasi mengenai peluang pemasaran.
Potensi produk Aceh, termasuk sulam dan kerajinan berbasis budaya lokal, dinilai memiliki peluang untuk bersaing apabila didukung pengembangan produk dan strategi pemasaran yang tepat.
Penguatan jaringan regional juga dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha untuk memperluas distribusi, memperkenalkan produk kepada konsumen baru, dan membangun kerja sama promosi.
Upaya tersebut perlu diikuti dengan pemetaan potensi produk, kesiapan produksi, serta koordinasi antarwilayah agar jaringan pemasaran dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pembenahan Legalitas dan Kepengurusan
Persoalan organisasi menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Wakil Ketua Umum III BPP ASEPHI Bidang Organisasi dan Advokasi, Ernayani Nasution, menekankan perlunya evaluasi kepengurusan dan percepatan pembenahan BPD ASEPHI Aceh.
Menurut Ernayani, organisasi perlu memiliki struktur kepengurusan yang jelas dan dapat menjalankan fungsi secara efektif. Pembenahan tersebut menjadi dasar untuk memperbaiki koordinasi, menetapkan program kerja, serta membangun kembali hubungan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan daerah.
Ia menyampaikan perlunya berkoordinasi dengan Ketua Umum untuk menentukan mekanisme penyelesaian persoalan kepengurusan, termasuk kemungkinan percepatan Musyawarah Daerah (Musda) atau mekanisme lain sesuai ketentuan organisasi.
Peninjauan kembali surat keputusan kepengurusan dan penyelesaian legalitas juga menjadi bagian dari langkah yang perlu dilakukan agar organisasi dapat menjalankan kegiatan secara lebih terarah.
Ketua Bidang Keanggotaan BPP ASEPHI, Rizal Rachman turut menyoroti pentingnya penataan organisasi dan kejelasan mekanisme kepengurusan. Evaluasi dinilai perlu dilakukan untuk menentukan langkah yang tepat dalam memulihkan fungsi BPD Aceh.
Pembenahan organisasi diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan administrasi, tetapi juga memperkuat partisipasi anggota, memperjelas tanggung jawab pengurus, dan memastikan program kerja dapat dilaksanakan.
BPP Dorong Evaluasi dan Sinergi Daerah
Sekretariat BPP ASEPHI merangkum sejumlah prioritas tindak lanjut dari pertemuan tersebut, mulai dari evaluasi manajemen BPD Aceh, pembenahan legalitas, pengembangan produk, perluasan pasar, hingga penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan daerah.
BPP juga akan mengumpulkan dan mendokumentasikan masukan dari BPD Aceh, termasuk kendala biaya mengikuti INACRAFT, keterbatasan kapasitas produksi, kebutuhan bahan baku, serta peluang pengembangan produk.
Dara menyampaikan rencana untuk memperkuat sosialisasi ASEPHI di tingkat provinsi setelah legalitas kepengurusan diperbarui. Ia juga akan menjajaki audiensi dengan Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, dan Dekranasda di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi untuk memperkenalkan organisasi dan mengusulkan program pengembangan kerajinan.
Pembenahan organisasi dan pengembangan usaha menjadi dua agenda yang saling berkaitan bagi ASEPHI Aceh. Kepengurusan yang berjalan efektif diperlukan untuk memastikan anggota memperoleh pendampingan, akses informasi, dan peluang kerja sama. Sementara itu, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan produk, dan pemasaran menjadi faktor penting untuk memperkuat daya saing kerajinan daerah.
Melalui evaluasi organisasi, penguatan legalitas, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, BPP ASEPHI mendorong agar BPD Aceh dapat kembali menjalankan perannya sebagai wadah pengembangan usaha kerajinan.
