Pemerintah mulai mematangkan operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjelang penerapan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis yang akan berlaku mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan perdagangan, meningkatkan transparansi ekspor, serta mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembentukan DSI sebagai BUMN ekspor tidak dimaksudkan untuk menghambat aktivitas perdagangan, melainkan memperkuat tata kelola sektor ekspor nasional.
“Ini untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Tujuannya mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu, 31 Mei 2026.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR pada 20 Mei 2026. Pada tahap awal, skema ekspor satu pintu akan diterapkan pada tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Ketiga komoditas tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perdagangan luar negeri Indonesia. Pada 2025, nilai ekspornya mencapai sekitar 66,13 miliar dollar AS atau setara 23,4 persen dari total ekspor nasional. Sektor ini juga menjadi salah satu penopang surplus neraca perdagangan Indonesia yang telah bertahan selama 71 bulan berturut-turut.
Menurut Airlangga, implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap untuk memberi ruang adaptasi bagi dunia usaha. Selama masa transisi yang dimulai 1 Juni 2026, eksportir masih dapat menjalankan kegiatan perdagangan seperti biasa. Namun, mereka diwajibkan menyampaikan dokumen aktivitas ekspor secara elektronik kepada DSI melalui sistem yang terintegrasi dengan layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pemerintah akan melakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan sistem sebelum penerapan penuh mekanisme ekspor melalui DSI yang ditargetkan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2027.
Airlangga menegaskan pemerintah tetap menjaga kepastian berusaha selama masa transisi. Arus barang ekspor, kontrak dagang yang sedang berjalan, serta hubungan dengan mitra internasional dipastikan tidak akan terganggu oleh perubahan kebijakan tersebut.
“Kepentingan pelaku usaha dan mitra dagang tetap menjadi perhatian. Kepercayaan dunia usaha harus tetap terjaga,” ujarnya.
Pemerintah menilai pengelolaan ekspor SDA strategis secara terpusat akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan, sekaligus memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara. Melalui skema baru ini, setiap nilai ekspor diharapkan dapat berkontribusi lebih optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap nilai ekspor strategis harus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Airlangga.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BAKOM RI Muhammad Qodari, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, serta Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.
