Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengadopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) guna memperkuat ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menilai Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain dalam pengembangan teknologi tersebut.
Pelaksana tugas Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan pemanfaatan AI perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas akses usaha. “Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi teknologi AI. Kita harus menjadi pemain aktif dalam membentuk ekosistem di mana AI memperkuat usaha,” ujarnya dalam forum “The Power of AI: Transforming Sustainable Enterprise and Entrepreneurship” di Bali, Sabtu, 18 April 2026.
Menurut Riza, langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengusung prinsip AI for Many. Prinsip ini menekankan agar teknologi dapat diakses secara luas, termasuk oleh pelaku UMKM di wilayah terpencil dan kelompok yang selama ini kurang terlayani.
Ia menambahkan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafidz menyoroti dua faktor utama dalam akselerasi AI, yakni velocity of money dan velocity of data. Percepatan arus uang melalui digitalisasi pembayaran dinilai mampu meningkatkan likuiditas usaha. Adapun pemanfaatan data secara real-time melalui AI dinilai penting untuk pengambilan keputusan bisnis dan memperluas akses pembiayaan.
Untuk mendukung agenda tersebut, Kementerian UMKM menggulirkan sejumlah program prioritas. Salah satunya adalah platform SAPA UMKM yang menghubungkan pelaku usaha dengan pembiayaan, pendampingan, dan akses pasar global. Selain itu, program Entrepreneur Hub difokuskan pada peningkatan kapasitas inovasi melalui pendampingan intensif dan penerapan teknologi dalam bisnis.
Di sektor pembiayaan, pemerintah juga mendorong transformasi finansial dengan memanfaatkan AI untuk analisis kredit. Upaya ini diharapkan memperluas jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta memperkuat Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Riza menekankan, pengembangan ekosistem digital tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi lintas sektor, termasuk dengan Komdigi, diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang aman sekaligus produktif bagi pelaku usaha.
Pada tingkat regional, Indonesia terlibat dalam ASEAN MOVE yang digagas bersama Tsinghua Southeast Asia Center. Program ini menargetkan peningkatan kesiapan digital dan praktik berkelanjutan bagi 100 UMKM dan startup di Asia Tenggara.
Pemerintah optimistis kolaborasi antara negara, industri, dan akademisi akan mempercepat adopsi teknologi inovatif. Transformasi ini diharapkan mendukung agenda strategis nasional, termasuk kedaulatan pangan dan hilirisasi industri berbasis teknologi tinggi pada periode 2026–2029.
